Aliansi BEM UI Minta Pemerintah Cabut Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak pemerintah untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional yang baru saja diberikan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang mengkhianati nilai-nilai sejarah dan nurani bangsa.

Wakil Ketua BEM UI, Brevka Noufalio, menyebut pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang menjadi korban penindasan pada masa Orde Baru. 

“Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan nurani bangsa. Pemberian gelar ini melukai ingatan kolektif rakyat atas penderitaan yang terjadi selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, yang penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kebebasan, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengakar,” kata Brevka dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11).

Ia menjelaskan, masa pemerintahan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun masa kekuasaannya. Menurutnya, banyak korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan, termasuk korban penculikan aktivis, tragedi Tanjung Priok, dan peristiwa 1965–1966 yang menelan banyak korban jiwa.

Brevka juga menyoroti sosok Soeharto tidak bisa disetarakan dengan para pahlawan nasional yang berjuang tanpa pamrih demi keadilan dan kemanusiaan. 

“Sosok yang pernah menindas, memperkaya kroni, dan menutup ruang demokrasi tidak seharusnya disetarakan dengan para pahlawan yang berjuang menegakkan keadilan dan kemanusiaan,” tuturnya.

Menurut Aliansi BEM se-UI, keputusan pemerintah mencederai semangat reformasi yang justru lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Baru.

“Kami menegaskan bahwa Aliansi BEM se-UI menuntut pencabutan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto,” tegas Brevka. 

Tuntutan tersebut bukan sekadar ekspresi kekecewaan, tetapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas sejarah bangsa.

Lebih lanjut, Brevka menilai pemberian gelar pahlawan justru menunjukkan adanya upaya manipulasi sejarah demi kepentingan politik jangka pendek.

“Keputusan ini bukan hanya bentuk keberpihakan pada kebenaran, melainkan juga upaya menjaga agar sejarah tidak dimanipulasi demi kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.