Utang Whoosh Bakal Dibayar APBN, Menko Airlangga: Masih Dalam Pembahasan

Kereta cepat whoosh sudah bikin KAI merugi nyaris Rp 1 triliun, namun pemerintah masih percaya diri untuk melanjutkan rute kereta cepat hingga ke Surabaya. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal rencana pemerintah yang akan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Hal ini disampaikan Airlangga tak lama dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bakal bertanggung jawab soal utang tersebut. Adapun Airlangga memastikan bahwa rencana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN masih dalam pembahasan. 

"Masih dalam pembahasan," kata Airlangga singkat kepada wartawan, dikutip Minggu (9/11).
Meski begitu, Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini tidak menjelaskan secara detail sejauh mana progres pembahasan pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN itu. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak khawatir soal persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh yang ramai dibincangkan akhir-akhir ini. Ia memastikan, dirinyalah yang akan bertanggung jawab terkait masalah tersebut. 

Prabowo menyebut telah mempelajari seluruh persoalan mengenai Whoosh. Bahkan, ia menilai tidak ada masalah yang berarti di dalamnya dan meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tidak usah khawatir. 

"Kemudian, tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti, Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam acara Peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11).  

"Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, tidak ada masalah itu. PT KAI tidak usah khawatir, semuanya tidak usah khawatir. Rakyat kita layani, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana, itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya, tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tambahnya. 

Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan seluruh transportasi massal yang ditujukan bagi masyarakat tidak boleh untuk dihitung untung dan rugi. Tetapi, kata dia, harus dihitung dan dilihat dari seberapa besar manfaatnya untuk masyarakat. 

"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia. Itu jangan dihitung untung-untung, rugi-rugi, enggak. Hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya Public Service Obligation," ujar Prabowo.