Injak Satu Tahun Masa Pemerintahan, Prabowo Harus Buktikan Pernyataannya Soal Janji Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap menginjak usia satu tahun pada 20 Oktober lalu. Executive Director Next Indonesia, Christiantoko menilai, salah satu hal yang coba ditunjukkan oleh pemerintah saat ini adalah komitmen memberantas korupsi.

Christiantoko mengambil contoh agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun.

Ia menyoroti pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu. Namun, ia perlu melihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya tersebut.

“Korupsi ini berusaha diberantas. Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu," katanya dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10), dari keterangan tertulis yang diterima.

Kendati demikian, menurut Christiantoko, omongan ini tentunya belum bisa ditelan mentah-mentah begitu saja. Prabowo masih harus membutikan bahwa pernyataannya itu akan ia realisasikan di tahun-tahun berikut masa pemerintahannya.

"Tapi, kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” 

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro berpandangan, pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. Terlebih, menurutnya saat ini terdapat banyak pemecahan.

“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia. Ia juga menyarankan agar adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait program-program populis pemerintah. Langkah ini perlu dilakukan agar program besar tersebut bisa berjalan baik.

“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti gemuknya pemerintahan saat ini. Ia menyarankan untuk mengkaji apakah gemuknya pemerintahan dapat menyokong target Indonesia Emas pada 2045 atau tidak.

“Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu lah apakah bila pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita,” tutupnya Arya.