6 Lembaga Negara HAM Dapat Dukungan Presiden Prabowo untuk Tim Independen Pencari Fakta

JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mendalami ekses aksi demo akhir Agustus.  

Kepastian tersebut disampaikan Yusril usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara hari ini (17/9). Dalam pertemuan setelah pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri, Yusril menyatakan bahwa Presiden Prabowo mengapresiasi pembentukan Tim Independen Pencari Fakta. 

”Presiden menyambut baik pembentukan Tim Independen Pencari Fakta yang dilakukan 6 Lembaga Negara Hak Asasi Manusia (LN-HAM). Presiden mempersilakan tim itu bekerja secara independen, transparan dan objektif,” kata Yusril.

Sebanyak 6 lembaga negara HAM yang dimaksud Yusril terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Disabilitas, Ombudsman, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

”Keenam lembaga negara HAM itu dibentuk dengan undang-undang dan menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai amanat undang-undang. Pemilihan anggota dan komisionernya juga dilakukan melalui seleksi yang ketat. Mereka menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen,” ucap Yusril. 

Karena 6 lembaga negara itu bukan lembaga pemerintah, Yusril menilai tim yang dibentuk oleh 6 lembaga negara tersebut lebih kuat kedudukan dan independensinya dibandingkan TGPF yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Berdasar keterangan dari Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, tim independen yang dibentuk Komnas HAM dan lembaga negara lain akan melakukan penyelidikan non-yustisial untuk mengungkap berbagai aspek yang melatarbelakangi demonstrasi beserta ekses dan penanganannya oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, Presiden Prabowo setuju dengan pembentukan TGPF. Hal itu disampaikan Lukman usai Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada Kamis lalu.

Namun, Yusril yang turut menghadiri pertemuan tersebut menegaskan bahwa presiden tidak secara eksplisit menyatakan setuju.

”Presiden hanya mengatakan bahwa usul mantan menteri agama itu masuk akal, bagus, dan perlu dipelajari dengan seksama,” imbuh dia.