Prabowo Mau Bentuk Komisi Reformasi Polri, Mahasiswa Ingatkan Fokus Perbaikan Sistem, Bukan Sekadar Ganti Pimpinan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal membentuk komisi atau tim reformasi Polri. Upaya tersebut mendapatkan dukungan publik, selama tujuannya untuk perbaikan sistem korps Bhayangkara.

Dukungan rencana pembentukan tim reformasi Polri itu diantaranya disampaikan Adam Souwakil, Ketua Ikatan Mahasiswa Satu Nusa.

Dia mengatakan bahwa rencana Prabowo itu terdengar progresif dan penuh harapan. Tetapi, di balik gagasan itu tersimpan potensi persoalan serius jika tidak dirancang dengan cermat.

"Karena reformasi kepolisian bukan sekadar proyek politik jangka pendek," katanya, Jumat (12/9) malam.

Lebih dari itu, tim reformasi Polri harus menjadi agenda berkelanjutan yang akan menjamin kredibilitas lembaga penegak hukum sekaligus stabilitas negara.

Dia lantas menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, pembentukan tim reformasi Polri bisa berisiko dipahami masyarakat sebagai bentuk ketidakpercayaan Presiden terhadap kepemimpinan Kapolri saat ini.

Jika narasi ini dibiarkan tumbuh, maka legitimasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo bisa terkikis hanya karena desakan opini publik yang seringkali bersifat reaktif dan emosional.

"Padahal, setiap pergantian pucuk pimpinan Polri harus didasarkan pada tujuan evaluasi dan pertimbangan strategi," kata Adam. Pergantian pucuk pimpinan Polri bukan sekadar tekanan massa.

Berikutnya, Adam menyampaikan tim reformasi berpotensi menjadi instrumen politik yang dipelintir untuk membenarkan pergantian Kapolri.

Dia khawatir ada pihak-pihak berkepentingan mendorong narasi seolah-olah reformasi tidak mungkin diwujudkan tanpa mengganti pimpinan Polri.

Baginya, logika tersebut keliru sekaligus berbahaya. Karena adanya perbedaan antara reformasi institusional dan rotasi personal.

"Reformasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar isu pergantian tokoh," tuturnya. Sebab yang dibutuhkan adalah penguatan sistem, bukan pengorbanan simbolis.

Perkuat Polri, Bukan Sekadar Ganti Kapolri

Bagi Adam, Presiden Prabowo harus menyadari bahwa langkah tersebut bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan arah kebijakan yang jelas dan terukur.

Tim reformasi bisa dipandang sebagai "komite ad hoc" yang hanya berfungsi menyampaikan aspirasi publik tanpa menghasilkan perubahan nyata.

Menurut Adam, reformasi membutuhkan konsistensi sejati, bukan reaksioner. Prabowo seharusnya menyatakan bahwa pembentukan tim ini bertujuan memperkuat Polri, bukan sebatas mengganti Kapolri.