Anggota Komisi XIII DPR Ingatkan Komnas HAM Transparan Investigasi Korban Demonstrasi Akhir Agustus

JawaPos.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menegaskan pentingnya langkah tegas Komnas HAM dalam mengusut kasus korban aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Ia meminta agar Komnas HAM tidak berhenti pada sebatas publikasi data, melainkan melakukan investigasi menyeluruh yang menghasilkan rekomendasi jelas.

“Komnas HAM jangan sebatas merilis data korban. Yang kita harapkan adalah investigasi komprehensif yang menghasilkan rekomendasi jelas untuk penegakan hak warga,” kata Marinus kepada wartawan, Jumat (12/9).

Menurutnya, transparansi dan ketegasan Komnas HAM sangat penting, apalagi muncul dugaan bahwa unjuk rasa tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari gerakan masyarakat. 

Karena itu, ia menilai lembaga negara tersebut harus bekerja tanpa hambatan dari pihak mana pun.

“Harapan kita investigasi berjalan tanpa hambatan dari pihak manapun. Komnas HAM harus benar-benar bisa menggali fakta yang sesungguhnya,” tegasnya.

Marinus menambahkan, pihaknya mendukung penuh agar Komnas HAM tetap independen, objektif, dan berani mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat. Hal ini menjadi wujud tanggung jawab DPR dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Ia meyakini, sikap tegas Komnas HAM akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara sekaligus memperkokoh fondasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Sementara, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah telah menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (10/9). Pertemuan itu membahas kondisi keamanan pasca-aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.

Audiensi ini juga menjadi ruang diskusi dua arah, Komnas HAM memberikan sejumlah masukan terkait perlindungan HAM dalam proses hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang berujung anarkis.

"Komnas HAM sudah turun ke 19 Provinsi dan 13 Kabupaten Kota untuk memastikan hak setiap pelaku tindak pidana yang ditangani Polri dapat dipenuhi, terutama hak mendapatkan pendampingan hukum,” imbuh Anis Hidayah.