Deputi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Kementerian Haji dan umrah Harun Al Rasyid: Ibadah Haji Murni Pelayanan, Bukan Mencari Keuntungan!

Deputi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid (Baju batik paling kiri), saat memberikan pemaparan soal pelayanan haji. (Istimewa)

JawaPos.com - Deputi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Kementerian Haji dan Umrah Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Ia menekankan bahwa setiap jamaah berhak mendapatkan pengalaman beribadah yang nyaman dan bermakna, jauh dari segala bentuk kesulitan yang seharusnya dapat diantisipasi.

Mantan penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu  juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk menempatkan kepentingan jamaah di atas segalanya.

"Ibadah haji adalah murni pelayanan, bukan mencari keuntungan. Mari kita buang jauh-jauh pikiran untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok," tegasnya dalam Rapat Kerja dan Diskusi Publik, yang digelar Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia (LAKMI), Rabu (10/9).

Lebih lanjut, pria yang pernag dijuluki ‘’Raja OTT’’ ini mendorong semua pemangku kepentingan untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam sistem pelayanan. Menurutnya, cara-cara lama harus dievaluasi dan diganti dengan pendekatan yang lebih modern dan efisien untuk memenuhi kebutuhan jamaah yang terus berkembang.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh pada titik-titik kritis yang teridentifikasi selama penyelenggaraan haji sebelumnya. Evaluasi mendalam katanya, harus dilakukan untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama yang dapat mengganggu kenyamanan jamaah.

Selain itu, aspek komunikasi menjadi perhatian khusus. Ia menekankan perlunya membangun komunikasi yang efektif dan pemahaman mendalam terhadap kebijakan serta kondisi yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa miskomunikasi sering menjadi penyebab masalah teknis di lapangan.

Lebih lanjut, Harun Al Rasyid secara khusus menekankan pentingnya persiapan teknis yang matang dan jauh lebih awal, terutama untuk akomodasi, transportasi, catering, serta fasilitas selama di Masyair. Ia memperingatkan bahwa penundaan dalam mempersiapkan hal-hal krusial tersebut berisiko mengganggu kualitas layanan secara keseluruhan.

Untuk itu, proses pemesanan penginapan, penyediaan logistik, dan penataan layanan transportasi harus segera dimulai sedini mungkin guna mencegah keterlambatan yang dapat berimbas pada menurunnya kualitas pelayanan kepada jemaah.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersinergi meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, menjadikan pengalaman spiritual jamaah Indonesia lebih baik di masa depan. Kehadiran perwakilan dari BPJPH dan MUI dalam acara yang diadakan LAKMI ini memperkuat komitmen kolektif dalam menjamin kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya nyaman tetapi juga memenuhi standar kehalalan dan religious compliance.