Pemuda Lintas Iman Desak DPR Hentikan Politisi Provokatif dan Tuntut Aparat Tidak Represif

JawaPos.com – Gelombang aksi massa yang menuntut penghapusan tunjangan rumah dinas DPR terus meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi ini tidak hanya menimbulkan benturan antara aparat dan masyarakat, tetapi juga memicu pernyataan sikap dari berbagai organisasi pemuda lintas iman.

Sejumlah pimpinan organisasi pemuda dari lintas agama menyatakan sikap terhadap kebijakan tunjangan rumah dinas DPR. Salah satu poin utama dalam pernyataan mereka adalah mendesak pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap para anggotanya di DPR.

“Mendesak pimpinan partai politik segera memberhentikan para anggota DPR RI dan pengurus partai yang mengeluarkan pernyataan yang provokatif dan melukai hati rakyat serta menginstruksikan kepada seluruh kader Partai untuk menjaga ucapan serta lebih berempati kepada persoalan rakyat,” demikian bunyi pernyataan organisasi pemuda dari lintas agama dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com pada Minggu (31/8).

Baca Juga: Refleksi Lintas Iman di Surabaya, Doa dan Penghormatan untuk Mendiang Paus Fransiskus

Adapun gabungan organisasi pemuda dari lintas agama itu, yakni GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gemabudhi, Peradah, Gema Khonghucu, GPII, dan Gema Mathla'ul Anwar. Mereka menekankan pentingnya tanggung jawab politik, baik dari partai maupun aparat keamanan.

Pernyataan sikap itu ditandatangani langsung oleh para pimpinan organisasi. Antara lain Dzulfikar Ahmad Tawalla (Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah), Addin Jauharuddin (Ketua Umum GP Ansor), Stefanus Gusma (Ketua Umum Pemuda Katolik), Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum GAMKI), Kris Tan (Ketua Umum Pemuda Khonghucu), Putu Yoga Saputra (Ketua Umum Pemuda Peradah), Wiryawan (Wakil Ketua Umum Pemuda Gemabudhi), Masri Ikoni (Ketua Umum Pemuda GPII), dan Ahmad Nawawi (Ketua Umum Gema Mathla'ul Anwar).

Dzulfikar Ahmad Tawalla mewakili pimpinan organisasi pemuda lintas iman menilai, komentar provokatif para politisi hanya memperkeruh situasi di tengah ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Empati terhadap kesulitan rakyat seharusnya menjadi sikap utama, bukan justru memperburuk keadaan dengan pernyataan yang melukai hati publik.

Baca Juga: Keharuan saat Misa Oktaf Paskah di Katedral Surabaya: Panjatkan Doa Lintas Iman untuk Paus Fransiskus yang Wafat

Selain itu, organisasi pemuda lintas iman ini juga menyoroti sikap aparat keamanan dalam menangani demonstrasi. Menurut mereka, Polri dan TNI harus hadir sebagai penjaga keamanan yang mengedepankan profesionalitas, bukan tindakan represif.

“Meminta Polri dan TNI untuk menjaga keamanan dengan terukur, tidak represif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai, serta menindak tegas para pelaku aksi anarkis yang memicu huru-hara serta melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan,” tegas mereka.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sementara negara berkewajiban memastikan keamanan tanpa menekan kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Pemuda Katolik Kawal Pejabat KWI Sambangi Sekretariat Organisasi Pemuda Lintas Iman, Ini yang Dibahas