Rencana Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Dinilai Jawa Sentris, Pengembangan Transportasi di Luar Jawa Lebih Mendesak

JawaPos.com - Rencana pemerintah membangun kereta cepat Jakarta–Surabaya menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Sebab, wacana tersebut kembali muncul di tengah masalah pelik yang tengah dihadapi Indonesia, APBN tekor, perekonomian lesu dan meningkatnya angka pengangguran.

Belum lagi, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dioperasikan beberapa tahun ini juga menjadi benchmark, tolok ukur bahwa kereta cepat hanya menjadi proyek buang-buang uang yang menyebabkan utang negara membengkak.

Okupansinya? Masih tipis. Dibuktikan dengan PT KAI yang harus menanggung kerugian triliunan untuk operasional Whoosh sampai hari ini. 

Akademisi dan pakar transportasi Djoko Setijowarno menilai, proyek ambisius ini berpotensi mengulang masalah yang sudah terlihat pada kereta cepat Jakarta–Bandung, mulai dari persoalan okupansi penumpang, beban utang, hingga risiko mematikan transportasi udara.

Djoko juga mempertanyakan sumber pendanaan proyek. Meski dikerjakan BUMN, nyatanya proyek kereta cepat tetap mengandalkan suntikan dari Penyertaan Modal Negara (PMN). 

“Kalau APBN tekor, siapa yang mau membiayai? swasta? konsorsium luar negeri pun tetap minta jaminan APBN. Jadi sama saja membebani negara,” tegasnya.

Kritik “Jawa Sentris” untuk Kereta Cepat

Djoko juga menilai proyek ini cenderung Jawa Sentris, sementara kebutuhan transportasi di luar Jawa justru terabaikan.

Ia mencontohkan kawasan penghasil mineral seperti Morowali dan Halmahera yang minim akses transportasi umum, meski sumber daya alamnya terus dieksploitasi untuk bahan baku kendaraan listrik.

“Untuk nikel dan kendaraan listrik ada, tapi bus listrik untuk masyarakat di sana nggak ada. Minimal itu dulu yang diperhatikan. Jangan Jawa lagi, Jawa lagi,” ujarnya.

Djoko juga mengingatkan bahwa kereta cepat lebih cocok untuk negara kontinental, bukan negara kepulauan seperti Indonesia.

“Kita terlalu fokus di transportasi darat. Padahal kebutuhan transportasi kita lebih luas, bukan hanya kereta cepat,” jelasnya.

Sebagai perbandingan, Djoko menyebut kereta cepat Shanghai–Beijing di Tiongkok memang berhasil karena menghubungkan dua pusat kota besar dengan infrastruktur yang matang. Namun kondisi Indonesia berbeda.

"Banyak dari daerah kita yang sistem transportasinya belum terbangun. Bukan belum layak lagi, tapi belum ada. Misalnya di pedalaman, naik ojek sampai Rp 1,5 juta, itu kan mahal. Coba kalau dibangun sistem transportasinya, manfaatnya pasti lebih besar dan lebih luas," tegas Djoko.