Di Forum Pemred, Menaker Beberkan Tantangan Ketenagakerjaan Era Kini

JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi sektor ketenagakerjaan Indonesia.

Tantangan tersebut berupa penguatan link and match dan optimalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, serta penyusunan regulasi ketenagakerjaan terkait pekerja platform dan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan dalam pemaparan strategi besar pembangunan ketenagakerjaan nasional periode 2025–2029 pada Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) yang diselenggarakan oleh Biro Humas Kemnaker di Ruang Tridharma, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Selain itu, tantangan lainnya mencakup penegakan norma ketenagakerjaan dan K3, penerapan Hubungan Industrial Transformatif yang berbasis visi bersama antara pengusaha dan serikat pekerja, pengembangan platform SiapKerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker yang berlandaskan prinsip transparansi, kolaborasi, kinerja, dan etika.

Sementara itu, ke depan strategi Kemnaker diarahkan pada perubahan mindset kelembagaan, dari yang berfokus pada urusan ketenagakerjaan (Ministry of Labor) menjadi institusi yang berperan aktif dalam pengembangan sumber daya manusia (Ministry of Manpower & Human Development).

“Jadi, ini adalah potret dinamika ketenagakerjaan yang mencerminkan berbagai tantangan di sektor ketenagakerjaan,” ujar Menaker.

Menaker juga mengungkapkan bahwa dalam strategi penciptaan lapangan kerja, Kemnaker mengedepankan empat pendekatan utama, yakni kolaborasi lintas kementerian dan sektor, program pemagangan (apprenticeship), kewirausahaan, serta Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional.

Menaker juga menyoroti program revitalisasi BLK yang kini difokuskan pada transformasi kurikulum dan metode pelatihan. Transformasi tersebut meliputi penerapan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pelatihan koperasi berupa peningkatan kompetensi pengurus Koperasi Merah Putih melalui BLK, serta pelatihan kompetensi hijau (green competencies).

Selain itu, Menaker mengungkapkan bahwa Kemnaker terus melakukan berbagai upaya kolaborasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan program-program nasional.

Hasil dari kolaborasi tersebut antara lain diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan 21 kementerian/lembaga, 12 pemerintah daerah, dan 35 mitra pembangunan.

Adapun tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyiapkan talenta unggul yang siap bekerja dalam program-program nasional, serta menghasilkan SDM yang secara langsung mendukung penciptaan lapangan kerja.

“Jadi kami membangun sinergi bersama. Harapannya, solusi atas persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan bergerak bersama kementerian dan lembaga lain,” ucapnya.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, Kemnaker terus melakukan transformasi tata kelola internal sebagai fondasi pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Selain Menteri Ketenagakerjaan, forum ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Kepala Komunikasi Kepresidenan yang diwakili oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, serta Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah.

Dalam forum tersebut, Noudhy Valdryno memaparkan strategi komunikasi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Imaduddin Abdullah membahas perkembangan ekonomi nasional serta strategi kebijakan ketenagakerjaan.