Pernah Tolak Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode, Ade Armando Kini Ditunjuk jadi Komisaris PLN Nusantara Power

JawaPos.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

Saat dikonfirmasi, Ade pun membenarkan bahwa dirinya telah resmi menjabat sebagai komisaris usai menghadiri acara serah terima jabatan yang digelar di Kantor PLN NP, Jakarta, pada Kamis (3/7) kemarin.

"Iya betul (resmi ditunjuk jadi Komisaris). Jadi kemarin tuh serah terima jabatan. Jadi saya diundang serah terima jabatan, disitulah resmi saya sudah jadi anggota dewan komisaris PT PLN NP," kata Ade Armando saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (4/7).

Lebih lanjut, dia juga memastikan persetujuan dirinya sebagai komisaris PT PLN telah sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada akhir bulan Juni lalu.

"Persetujuan sebagai komisaris disepakati oleh RUPS, kalau enggak salah tanggal 20-an di PLN NP," lanjutnya.

Selain itu, Ade juga mengonfirmasi langsung terkait daftar nama-nama direksi dan komisaris PT PLN NP yang beredar di media sosial.

"Betul, betul. Daftar direksi dan komisaris tersebut betul," tambah Ade.

Berikut ini daftar lengkap jajaran komisaris dan direksi PT PLN Nusantara Power:

Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis untuk Murid Sekolah Dilakukan Mulai 7 Juli 2025, Sekolah Rakyat jadi Pelopor

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen: Edi Srimulyanti
Komisaris: Ade Armando
Komisaris: Suharyono
Komisaris: M. Pradana Indraputra
Komisaris: Adam Muhammad
Komisaris: Muhammad Syafi'i

Direksi

Direktur Utama : Ruly Firmansyah
Direktur Operasi Pembangkit Batubara: M. Irwansyah Putra sebagai Direktur
Direktur Keuangan dan Manajemen: Teguh Widhi Harsono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi: TB Ari Wibawa Mukti
Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga: Dwi Hartono
Direktur Operasi Pembangkit Gas: Komang Parmita

Dikutip Radar Solo (Jawa Pos Group), berikut deretan kontroversi yang melekat pada sosok Ade Armando dan menjadi sorotan tajam publik:

1. Pernyataan soal Politik Dinasti di Yogyakarta