Dirut Paskomnas: Atur Pola Tanam agar Harga Stabil dan Petani Untung

JawaPos.com – Kolaborasi untuk mendukung program ketahanan pangan dicanangkan di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (25/6). Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani menggandeng tiga lembaga serta empat pemkab di Banten untuk terlibat dalam program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Tiga lembaga itu adalah PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom. Sedangkan empat pemkab adalah Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, dan Lebak.

Kolaborasi itu dituangkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU, nota kesepahaman) antara tiga lembaga tersebut dengan pemda. Nota kesepahaman itu berisi tentang kesepakatan pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Acara itu juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Sony, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, Bupati Pandeglang Dewi Setiani, Pelaksana Harian Bupati Serang Rudy Suhartanto, dan sejumlah pejabat lain.

Desa jangan hanya menjadi penonton. Harus jadi pelaku ekonomi. Saya siap mengawal semua desa,’’ tutur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Jamintel Kejagung dan Dirut Paskomnas mendampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya (kiri) setelah menandatangani MoU, Rabu (25/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)

Jamintel Kejagung Reda Manthovani menuturkan, ada dua agenda dalam kegiatan tersebut. Yakni, sosialisasi aplikasi Jaksa Garda Desa dan mendorong kemandirian pangan dengan stabilisasi harga. ”Untuk aplikasi sudah disebar luaskan, termasuk oleh Pak Menteri Desa. Nah ini saya mau ceritakan latar belakang kenapa ada program tambahannya,” paparnya.

Dia mengatakan, awalnya Dirut PT Paskomnas Indonesia Hartono Wignjopranoto membeberkan informasi bahwa pasokan hasil pertanian dari Banten yang masuk ke Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, hanya sekitar 5 persen.

”Padahal saya ini mantan Kajari Cilegon, mantan Kajati Banten, dan nenek juga dari Pandeglang, Banten. Tentunya ini menyulut emosi. Saya langsung telepon ke gubernur Banten, kita harus canangkan ini,” paparnya.

Dengan kerja sama lintas sektor ini, harapannya pola tanam akan diperbaiki. Dengan begitu, produk pertanian Banten dapat menyuplai 20 persen kebutuhan pasar induk.

PT Paskomnas Indonesia, PT Pupuk Indonesia, dan Universitas Telkom menjalin kerja sama pemberdayaan lahan dan badan usaha milik desa (BUMDes) di Provinsi Banten. (Istimewa)

Sementara itu, Dirut PT Paskomnas Indonesia Hartono Wignjopranoto menuturkan, stabilisasi harga bisa diawali dengan pengaturan pola tanam yang dilakukan berdasar kebutuhan. Dia menyebut, Paskomnas memiliki data informasi pasar berupa jumlah, kualitas, dan harga bahan pangan.

”Kami bertugas memberikan informasi kepada petani, apa yang perlu ditanam agar harga bahan pangan ini stabil. Kalau sembarangan dikerjakan (menanam, Red) tidak menghasilkan apa-apa,” jelasnya.

Menurut dia, pola tanam diperlukan karena desa-desa memiliki lahan dan dana terbatas. Perlu dikoordinasikan masa tanam setiap desa agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter
tanah. ”Yang mampu mengoordinasi itu kabupaten,” paparnya. (idr/oni)

Caption
FOTO A: LINTAS INSTANSI: Jamintel Kejagung dan Dirut Paskomnas mendampingi Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya (kiri) setelah menandatangani MoU, Rabu (25/6). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)