Dedi Mulyadi Sentil Rumah Ilegal di Aliran Sungai Jawa Barat, Minta Walikota-Bupati Berani untuk Bongkar

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan rapat dengan Menteri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta. Rapat ini pun juga dihadiri oleh 10 Gubernur.

Pada Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama tersebut, Gubernur Jawa Barat acapkali membahas perihal banjir yang sering terjadi di Jakarta dan Bekasi.

Menurutnya, salah satu permasalahannya yakni daerah aliran sungai yang kini fungsinya mengalami perubahan lantaran adanya bangunan ilegal.

"Siapapun yang membangun rumah di daerah aliran sungai adalah pelanggaran berat," kata Dedi seperti dilihat pada akun YouTube Lembur Pakuan Channel, Jumat (20/6).

Terdapat pula masalah lain pada lokasi tersebut yakni terdapatnya kelompok masyarakat yang rentan akan kemiskinan.

"Problemnya di situ adalah kelompok masyarakat rentan kemiskinan yang menggunakan bantaran sungai menjadi rumah, menjadi areal usaha," ungkapnya.

Dia menceritakan, masyarakat tersebut merupakan kaum urban yang telah berumur puluhan tahun dan tak memiliki rumah.

Dedi Mulyadi pun menemukan solusi terkait hal ini, yakni dengan mensinergikannya bersama program perumahan bagi rakyat miskin. Artinya, Dedi akan memindahkan kelompok masyarakat tersebut ke rumah yang disediakan.

"Dan itu juga kita memerlukan waktu, saya targetkan tahun depan sudah selesai tetapi di balik itu perlu energi," bebernya.

Energi yang dimaksud yakni keberanian bupati dan walikota juga harus sama dengan dirinya. Jika tidak punya keberanian, dia sendiri pun tak bisa membongkar satu rumah pun.

"Untuk mengembalikan kembali normalisasi sungai bahkan tanpa biaya, tapi saya tetap memilih mereka ditempatkan kembali pada rumah-rumah yang kami siapkan," tukas Gubernur Jawa Barat.