Elite Golkar Sebut Keputusan Presiden Prabowo Cabut 4 IUP di Raja Ampat Sejalan dengan Aspirasi Rakyat

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memastikan pihaknya mendukung keputusan Pemerintah yang secara tegas mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, keputusan itu ditempuh setelah Presiden Prabowo Subianto mendengar aspirasi rakyat.

"Pak Prabowo sering mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu telah diberikan kepada pemerintah, yaitu kepada Presiden," kata Idrus ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (13/6).

"Karena itu Pak Prabowo menyampaikan bahwa paradigma sekarang ini adalah paradigma kerakyatan, karena itu apabila bicara tentang rakyat maka kita tidak akan pernah mundur dan ini sejalan dengan tagline Partai Golkar bahwa suara rakyat suara Golkar," sambungnya.

Idrus mengungkapkan, pencabutan IUP itu ditetapkan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengunjungi kawasan Raja Ampat. Menurutnya, Bahlil memberikan informasi atas dampak lingkungan yang terjadi di Raja Ampat.

"Maka justru dengan adanya informasi yang dilaporkan kepada Pak Bahlil, sejatinya yang mendapat insentif politik, pemerintah secara keseluruhan," ucap Idrus.

Idrus menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi publik dalam pemberian informasi terhadap tambang di Raja Ampat. Menurutnya, turunnya Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar ke lokasi tambang untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan.

"Jadi orientasi bagaimana fakta itu, Pak Bahlil kesana mencari pembenaran," tegasnya.

Senada juga disampaikan politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa penerbitan IUP di Raja Ampat dipastikan bukan saat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM. Ia menyebut, kedatangan Bahlil ke Raja Ampat membuat permasalahan tambang di sana menjadi terang.

"Karena kedatangannya ke Raja Ampat, ke Sorong itu maka kemudian masalah ini terbuka dan karena kedatangan itu pada akhirnya ada aspirasi yang tersampaikan pada saat itu ke pemerintah pusat," papar Doli.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, keputusan pencabutan izin tambang itu ditempuh setelah Bahlil Lahadalia melakukan pengecekan ke lokasi tambang nikel di Raja Ampat. Ia memastikan, Partai Golkar memberikan dukungan terhadap pelestarian alam di Raja Ampat.

"Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari Ketua Umum kami, standing position Golkar yang jelas untuk mempertahankan Raja Ampat itu sebagai wilayah dengan destinasi utama Pariwisata," pungkasnya.