Sudah Tak Layak Terima Bansos, 1,8 Juta KPM Dikeluarkan dari Daftar Penerima

JawaPos.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 pada Rabu (25/5). Pada tahap ini, ada 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos.

Hal ini lantaran mereka sudah dinilai tak layak menerima bantuan dari pemerintah. Mereka disebut sudah berada di desil 6 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada penyaluran bansos triwulan II tahun 2025 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) memang telah sepenuhnya menggunakan DTSEN sebagai acuan. Penggunaan data ini diputuskan setelah sebelumnya telah dilakukan uji petik.

“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3 (kelompok miskin dan miskin ekstrem, red),” tutur Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (28/5).

Sebagai gantinya, alokasi bantuan sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada mereka yang lebih berhak, terutama yang tergolong miskin ekstrem. Data KPM pengganti pun telah melalui uji petik dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” sambungnya.

Mensos menjelaskan, proses pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pemutakhiran dilaksanakan melalui dua jalur yakni jalur formal melalui integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos, yang menyediakan fitur Usul dan Sanggah. Pada jalur partisipasi ini, masyarakat dimungkinkan untuk mengusulkan nama calon penerima bansos atau bahkan menyanggah data penerima yang ada.

Sebagai informasi, per Rabu sore, sudah 16,5 juta KPM menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Nilai total bantuan mencapai Rp10 triliun.

Gus Ipul, begitu mensos biasa disapa, menyampaikan, masih ada sekitar 4 juta KPM lagi yang akan disalurkan bansosnya. Namun saat ini, data mereka masih diverifikasi ulang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II melalui proses ground check.

Proses ini melibatkan kerja sama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.

“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.

Dalam proses pemutakhiran ini, BPS memadukan hasil survei BPS, data administrasi, serta rekonsiliasi dengan Dukcapil. “Seluruh data yang telah dimutakhirkan ini telah kami serahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya.