Penduduk Indonesia Termiskin Kedua di ASEAN, Sosiolog Unair Pertanyakan Efektivitas Program Bantuan Pemerintah

JawaPos.com-Laporan Bank Dunia bertajuk Macro Pocerty Outlook edisi April 2025, menyebut sekitar 60,3 persen atau 172 juta penduduk Indonesia masih terjebak dalam gelembung kemiskinan. 

Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara. Persis di bawah Laos yang berada di peringkat satu, dengan 68,5 persen dari total populasinya.

Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto mempertanyakan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan yang selama ini digencarkan pemerintah Indonesia. Ia menilai program yang digagas pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), belum cukup efektif mendorong kemandirian masyarakat miskin dalam jangka panjang.

“Sepanjang program yang dikembangkan pemerintah itu bersifat amal karitatif seperti bantuan tunai dan sejenisnya, maka upaya pengurangan kemiskinan tidak akan efektif," tutur Bagong di Surabaya, Selasa (27/5).

Menurutnya, program tersebut hanya memperpanjang napas, bukan memberdayakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan substansi program dibanding sekadar nama atau bentuk bantuan.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair itu juga menyoroti struktur sosial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang menjadi faktor penting, namun seringkali diabaikan dalam perumusan kebijakan. “Pemberian modal usaha memang penting, tetapi lebih efektif jika diberikan dalam bentuk aset produksi. Contohnya, penjahit yang diberi mesin jahit, itu akan menaikkan pendapatan mereka secara signifikan,” imbuhnya.

Bagi Bagong, kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan aspek sosial, pendidikan, bahkan diskriminasi struktural. “Pendekatan pengentasan kemiskinan tidak boleh semata-mata ekonomi. Harus ada kebijakan yang sistematis dan menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas secara struktural,” tukas Bagong. (*)