Komnas HAM Minta Masyarakat Tak Lagi Terlibat dalam Pemusnahan Amunisi TNI

JawaPos.com–Berbagai rekomendasi dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) usai melakukan pemantauan ledakan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat (Jabar). Dalam rekomendasi tersebut, mereka meminta masyarakat setempat tidak lagi terlibat dalam pemusnahan amunisi TNI. 

”Kami meminta masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi terhadap keselamatan diri tanpa adanya keahlian khusus yang tersertifikasi dan jaminan perlindungan diri dalam kegiatan dimaksud, terutama yang berhubungan dengan alutsista militer,” kata Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dikutip pada Sabtu (24/5). 

Melalui pemantauan yang mereka lakukan, Komnas HAM mendapati bahwa warga sipil terlibat dalam proses pemusnahan amunisi TNI AD tanpa bekal sertifikasi. Mereka hanya diajari dan belajar secara otodidak.

Karena itu, meski warga sipil tersebut diperbantukan sebagai tenaga harian lepas dengan upah rata-rata Rp 150 per hari, Komnas HAM meminta mereka tidak lagi terlibat urusan pemusnahan amunisi. 

Ledakan yang terjadi pada 12 Mei, merenggut 13 nyawa. Sebanyak 9 di antaranya merupakan warga sipil. Sementara 4 korban meninggal dunia lainnya adalah prajurit TNI AD.

Banyaknya korban dari unsur warga sipil tidak lepas dari keterlibatan mereka dalam pemusnahan amunisi milik TNI AD. Agar warga setempat tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang berisiko tinggi seperti membantu pemusnahan amunisi, Komnas HAM meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Kabupaten Garut melakukan sosialisasi.

"Proses pemusnahan amunisi berbahaya bagi warga sipil. Pemkab diminta mengupayakan lapangan pekerjaan alternatif kepada masyarakat sekitar di sektor lain sesuai dengan potensi daerah, mengingat mayoritas warga bermata pencaharian sebagai buruh tani dan buruh kebun,” ungkap Uli.