Profil Bimo Wijayanto, Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Dirjen Pajak, Mantan Anak Buah Luhut Pandjaitan

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam waktu dekat dikabarkan akan melakukan rotasi pejabat pada tingkatan direktur jenderal (dirjen). Salah satunya, posisi jabatan Dirjen Pajak. Adapun nantinya, posisi Dirjen Pajak yang telah diemban Suryo Utomo selama kurang lebih 6 tahun, terhitung sejak November 2019 akan segera diganti oleh Bimo Wijayanto yang telah memperoleh mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak.

Lantas, siapa Bimo Wijayanto yang akan menggantikan posisi Suryo Utomo? Bimo Wijayanto merupakan mantan anak buah Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini tengah menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pimpinan Airlangga Hartarto.

Bimo pernah bertugas sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi di Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi sejak September 2020. Dalam penugasannya, ia sempat memimpin tim untuk mengordinasikan hingga memantau investasi proyek strategis nasional (PSN) di beberapa sektor.

Mulai dari Kawasan Industri Hikau, manajemen pelabuhan, farmasi dan alat kesehatan, baterai kendaraan bermotor listrik, energi baru dan terbarukan, industri kendaraan bermotor listrik, jasa konstruksi, industri pertahanan, industri perikanan dan beberapa sektor industri strategis lainnya.

Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977 ini juga sempat dipercaya untuk menjadi Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan sebelumnya di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologis Strategis Kantor Staf Presiden.

Selama masa tugasnya di Kantor Staf Presiden era Joko Widodo (Jokowi), dia sempat memimpin dan menyelesaikan penajaman program prioritas dengan kementerian inti, seperti Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemendag, KemenPANRB, Kementerian ATR/BPN, KPK, Polri, Kejagung, PPATK, BNPT, LKPP, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Bimo juga pernah mengawal isu strategis dengan menyiapkan bahan pertemuan Kepala Staf Kepresidenan untuk beberapa rapat terbatas terkait tema perpajakan dan anti korupsi pencucian uang.

Dalam beberapa proyek khusus Bimo memberikan masukan dan monitoring regular kepada Kepala Staf Kepresidenan dan Deputi dalam kebijakan-kebijakan besar terkait Reformasi Perpajakan (mulai dari Amnesti Pajak - UU 11 tahun 2016, kemudian Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan – PERPU 1 tahun 2017 yang ditetapkan menjadi UU 9 tahun 2017).

Sebagai profesional di Kementerian Keuangan, Bimo terakhir sempat menjadi Analis Senior, Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak (2014-2015). Dalam hal ini ia sempat menjabat sebagai team leader pertama bersama Yon Arsal guna mengawal pembentukan CTA dengan bidang keahlian modeling deteksi fraud dan irregularities juga analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak.

Sebelum itu Bimo juga sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan (2007-2009). Selama pengabdiannya di Direktorat Jenderal Pajak, selain portfolio nasional, beberapa eksposure internasional pernah dijalankannya sebagai analis dan penyiap bahan serta anggota sidang dari Direktorat Jenderal Pajak di SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association of Tax Authorities of Islamic Countries).