Koalisi Masyarakat Sipil Desak Komisi I DPR Bentuk Tim Pencari Fakta, Usut Insiden Ledakan Amunisi TNI di Garut

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya sembilan warga sipil dan empat anggota TNI, dalam insiden ledakan amunisi TNI AD di Desa Sagara, Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5).

Peristiwa ledakan saat pemusnahan amunisi tidak laik pakai itu dinilai sebagai tragedi kemanusiaan yang mendesak untuk diusut secara tuntas dan transparan. 

"Ini adalah tragedi, dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban," kata perwakilan koalisi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (14/5).

Koalisi mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) independen guna menyelidiki insiden tersebut.

Menurut mereka, langkah ini penting untuk memastikan keluarga korban memperoleh kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. 

Selain itu, pengawasan ketat terhadap seluruh proses penanganan senjata dan bahan peledak di lingkungan militer dinilai sangat diperlukan. 

“Pengawasan sipil terhadap lembaga militer adalah prinsip dasar dalam negara demokratis. Ledakan ini menunjukkan bahwa kontrol itu masih sangat lemah,” tegas Usman.

Menurut Usman, tragedi seperti ini sangat mungkin terulang apabila tidak ada evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap sistem penyimpanan hingga pemusnahan amunisi.

Ia menegaskan bahwa setiap tahap penanganan amunisi harus dilakukan oleh personel profesional dan sesuai dengan standar keamanan internasional. 

“Kalau tidak ada sanksi atau perbaikan sistemik, maka kita membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM serius di masa depan,” ujar Usman.

Koalisi juga menanggapi pernyataan sejumlah pejabat TNI yang menyebut bahwa korban sipil tewas karena hendak mengambil logam sisa ledakan. Mereka menilai pernyataan tersebut terburu-buru, menyakitkan bagi keluarga korban, dan terkesan ingin mengaburkan tanggung jawab institusi. 

“Klaim seperti ini adalah bentuk pengalihan isu dan pengabaian terhadap tanggung jawab institusional TNI. Sebelum ada investigasi independen, tidak seharusnya ada kesimpulan sepihak,” cetus Usman.

Ia menekankan pentingnya penyelidikan ditegaskan dengan menyoroti lokasi peledakan yang dekat dengan permukiman warga.

Merujuk standar internasional seperti International Mine Action Standard (IMAS), setiap peledakan bahan peledak harus dilakukan di lokasi yang benar-benar steril dari warga sipil. 

“Jika memang benar korban adalah buruh yang membantu TNI, maka keberadaan mereka adalah tanggung jawab militer. Tidak ada ruang untuk kelalaian sekecil apa pun dalam kegiatan berisiko tinggi seperti ini,” tutur Usman.