Charles Honoris Minta Bgn Fokus Cegah Keracunan, Bukan Beri Asuransi

Charles Honoris

JawaPos.com-Keracunan masih menghantui penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan tracing dan memperbaiki sistem yang sudah berjalan. 

 Baca Juga: 4 Zodiak dengan Empati Ekstrem yang Rentan Terkuras Secara Emosional

Belum lama ini, ratusan pelajar di Bogor mengalami keracunan yang diduga akibat MBG yang diberikan. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya keracunan ini. Caranya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak.

“Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut,” katanya.

Kepada korban, BGN menyatakan tetap akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya. "Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ucap Tigor.

Kemudian BGN akan memberikan pelatihan untuk petugas SPPG. Terutama bagian penjamah makanan agar mencegah tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya. “Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," jelas Tigor.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Hal ini menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan makanan di kalangan penerima manfaat program tersebut. “Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, dalam hal ini BGN, memastikan bahwa ke depan tidak lagi terjadi kasus-kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG,” ujar Charles.

Dia menyoroti frekuensi kasus keracunan yang dinilai cukup sering, meskipun secara persentase terbilang kecil. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistem yang harus segera diperbaiki. 

Charles juga menekankan pentingnya penelusuran menyeluruh terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi. Selain itu memberikan sanksi tegas kepada penyedia makanan yang terbukti lalai. “BGN harus melakukan tracing secara ketat terhadap yang sudah terjadi. Kalau sudah pernah terjadi, mungkin dihentikan layanannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Charles menolak wacana pemberian asuransi kepada penerima manfaat MBG. Dia menyebut ide tersebut tidak tepat dan justru menimbulkan kesan bahwa program ini berisiko tinggi terhadap keselamatan penerimanya. Menurutnya, yang dibutuhkan bukanlah skema asuransi baru, melainkan koordinasi yang lebih baik antara BGN dan BPJS Kesehatan.

 “BGN harus memastikan bahwa BPJS Kesehatan bisa memberikan perlindungan maksimal kepada penerima manfaat. Jadi tidak perlu mewacanakan program baru seperti asuransi, cukup maksimalkan yang sudah ada,” kata Charles. (*)