KTT Y20 Serahkan Dokumen Rekomendasi Kebijakan ke Presiden Jokowi

JawaPos.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Y20 yang digelar di Jakarta dan Bandung resmi berakhir dengan diserahkannya dokumen rekomendasi kebijakan (Communique) kepada perwakilan Republik Indonesia sebagai presidensi G20, Senin (25/7). Communique tersebut diserahkan oleh co-chair Y20 Indonesia 2022, Rahayu Saraswati kepada Presiden Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

"KTT Y20 dihadiri oleh perwakilan dari 20 negara-negara anggota G20 yang berdialog mengenai isu-isu global yang berkenaan langsung dengan kehidupan dan kesejahteraan anak muda di seluruh dunia," kata Saraswati.

Communique yang diserahkan tersebut meliputi empat isu prioritas yaitu transformasi digital, lingkungan, ketenagakerjaan pemuda, serta keberagaman dan inklusi. Dalam Communique tersebut, lanjut Saraswati, KTT Y20 menegaskan bahwa akses internet adalah hak dasar yang
harus dimiliki oleh anak muda karena berkaitan erat dengan kehidupan mereka.

"Salah satu poin dalam rekomendasi tersebut mendesak pemerintah-pemerintah negara G20 untuk memperluas jaringan internet dan menurunkan harga internet, agar bisa menjangkau komunitas-komunitas marjinal yang selama ini belum bisa memperoleh akses internet dengan mudah," ucap Saraswati.

Wanita yang karib disapa Sara ini mengutarakan, pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital. Tak dipungkiri, hampir seluruh sektor saat ini bergantung pada akses internet untuk beroperasi.

"Hal ini menjadi masalah apabila penyebaran akses internet belum merata yang akan berdampak pada tingginya harga internet di beberapa wilayah," urai Sara.

Sementara itu, Co-Chair Y20 Indonesia, Budy Sugandi menyatakan kemajuan teknologi digital menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi anak muda. "Kemajuan teknologi digital
berdampak pada generasi muda. Tetapi sejumlah kerangka kerja publik masih ambigu," ungkap Budy.

Menurut Budy, pemuda saat ini adalah digital native atau mereka yang lahir dan hidup dengan dunia digital. Akses internet yang tidak merata dan mahal akan menghambat potensi anak muda untuk membantu memajukan perkembangan dan pembangunan dunia.

Oleh karena itu, Budy mengharapkan pemerintah terus melakukan terobosan untuk memastikan penyebaran akses internet yang merata dengan harga yang terjangkau. Sudah menjadi rahasia umum, masih banyak di daerah-daerah yg memiliki masalah internet baik karena lambat maupun mahal.

"Termasuk ada juga yang belum bisa mengakses internet bahkan belum ada listrik. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengejawantahkan amanat Pancasila terutama sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Budy.