Kepala BPKP Sebut Tidak Ada Perbaikan Penggunaan Anggaran Selama 20 Tahun: Program Rp 261 T, Yang Tidak Efisien Rp 141 T

JawaPos.com - Kualitas penggunaan anggaran daerah masih jauh dari efektif. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh membeberkan, perencanaan program masih berfokus pada realisasi kegiatan. Sementara hasilnya tidak jelas.

"Ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak pada masalah outcome," ucap Ateh. Praktik itu sudah berlangsung selama 20 tahun tanpa perbaikan.

Imbasnya, program pemerintah menjadi tidak efisien. Dari program prioritas senilai Rp 261,96 triliun yang digarap pemda, misalnya, jumlah yang tidak efisien mencapai Rp 141,33 triliun atau rata-rata 53 persen.

Ateh memerinci, pagu anggaran peningkatan ketahanan pangan Rp 32,52 triliun pada 2023, yang tidak efisien sebesar Rp 16,72 triliun atau 51,42 persen. Lalu, program peningkatan daya saing pariwisata, dari pagu Rp 33,56 triliun, yang tidak efisien Rp 19,49 triliun atau setara 58,1 persen.

Pada program pemberdayaan UMKM, dari pagu Rp 6,89 triliun, jumlah yang tidak efektif Rp 4,17 triliun atau 60,53 persen. Hal sama terjadi pada program penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. ’’Ini senang enggak senang harus saya sampaikan ke teman-teman pemda,’’ kata dia.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengatakan, kebocoran anggaran negara harus menjadi perhatian aparat penegak hukum, termasuk jajaran jaksa di daerah. Pasalnya, pasca berlakunya desentralisasi, perilaku korupsi sudah menyebar hingga ke level pemerintah daerah, bahkan desa.

Meski demikian, Burhanuddin mengingatkan, jangan sampai kejaksaan sibuk mencari-cari kesalahan. Dia mengakui, masih ada oknum kejaksaan yang nakal. ’’Apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian yang saya akan tindak,’’ tegasnya.

Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memaparkan, rencana program makan gratis menjadi prioritas Prabowo. Dia menyebut, alokasi anggaran makan gratis yang saat ini ditetapkan Rp 71 triliun pada 2025 berpeluang dinaikkan.

Kepada jajaran pemda, Dadan menyampaikan potensi efek domino yang akan dirasakan masyarakat atas program itu. Selain anak bergizi, program tersebut akan memberdayakan petani, ibu-ibu katering, hingga petugas distribusi.

Karena itu, dia meminta jajaran pemda membantu berkaitan dengan teknisnya. ’’Desember uji coba di 100 titik Indonesia,’’ kata Dadan.

Sementara itu, dalam penutupan acara rakornas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengingatkan kepala daerah untuk satu komando dengan kepemimpinan Prabowo. Yakni, tidak membuat program yang bertentangan dengan kebijakan nasional. ’’Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo,’’ tegasnya. (far/c7/oni)