Prabowo-Gibran dan Komitmen Terhadap Penguatan Pertahanan: Dari Peningkatan Anggaran Sampai Penantian Kedatangan Alutsista Baru untuk Tiga Matra TNI

Prabowo-Gibran. (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Sepuluh tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari ini, Minggu (20/10) kendali pemerintahan Indonesia beralih kepada Prabowo Subianto. Bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo resmi menduduki kursi presiden. Sebagai presiden dengan latar belakang militer, tidak heran bila banyak pihak berharap ketua umum Partai Gerindra itu mampu memperkuat pertahanan negara. Sebagaimana pernah dia janjikan saat kampanye, TNI menjadi lebih kuat. Lantas bagaimana Prabowo-Gibran bisa mewujudkan hal itu dalam lima tahun ke depan? 

Melalui visi-misinya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyinggung beberapa hal terkait dengan pertahanan negara. Mereka berniat meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap. Tujuannya untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Hal serupa pernah disampaikan oleh Jokowi. Namun sampai masa kepemimpinannya berakhir, anggaran pertahanan tidak pernah tembus satu persen Produk Domestik Bruto (PDB). 

Padahal anggaran merupakan salah satu aspek penting untuk menghadirkan TNI yang profesional. Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan hal itu. Menurut dia, anggaran pertahanan harus naik. Sepuluh tahun belakangan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) memang meningkat. Bahkan selalu masuk deretan teratas anggaran untuk kementerian dan lembaga. Namun, belum sekalipun menyentuh angka satu persen PDB. 

”Kalau kita mau meletakkan ini dalam kebutuhan pertahanan yang kuat, stabilitas politik, dan keamanan negara, itu mau tidak mau harus dilakukan. Karena anggaran pertahanan kita ini tidak pernah mencapai satu persen dari PDB. Setidaknya pemenuhan satu persen dulu saja, karena 1,5 persen kalau tidak salah pernah dihitung-hitung itu Rp 230-an triliun,” terang Jaleswari.

Khusus 2024, total alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah Rp 139, 26 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk kebutuhan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Praktis anggaran tersebut digunakan oleh lima unit organisasi sekaligus. Maka tidak heran bila para peneliti LAB 45 mendapati bahwa sejauh ini anggaran pertahanan belum terpenuhi. Sehingga menjadi salah satu warisan pekerjaan dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Prabowo-Gibran. 

”Pemetaan yang disampaikan oleh kawan-kawan LAB 45 itu juga sekaligus menunjukkan kira-kira ke depan yang perlu dicermati oleh pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya bagaimana pemenuhan anggaran pertahanan yang memadai, bagaimana anggaran itu dialokasikan secara proporsional, terutama mungkin untuk alutsista,” terang Jaleswari. 

Penuhi Minimum Essential Force untuk Gapai Optimum Essential Force

Selain meningkatkan anggaran, Prabowo-Gibran juga menyinggung soal Optimum Essential Force (OEF). Mereka bertekad melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep OEF. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara. Target itu baik, namun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru. Mengingat sampai saat ini MEF belum terpenuhi. 

”MEF juga belum terpenuhi, masih berkisar di antara angka 70-an persen,” ungkap Jaleswari. 

Untuk mewujudkan OEF, pemerintah harus memenuhi MEF. Artinya kebutuhan alutsista TNI yang merujuk dan sesuai dengan MEF harus dipenuhi. Selama menjadi menteri pertahanan (menhan), Prabowo sudah melakukan berbagai upaya dan kerja sama untuk memenuhi MEF. Itu dilakukan lewat pengadaan alutsista baru untuk TNI dan peremajaan serta modernisasi alutsista TNI. Tidak sedikit alutsista baru dibeli dalam jumlah besar. 

Untuk TNI AU misalnya, Prabowo mendatangkan puluhan pesawat tempur baru dari Perancis. Kemudian untuk TNI AL, pengadaan alutsista strategis seperti kapal selam baru juga masuk dalam capaian kerja eks panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) tersebut. Demikian pula untuk Angkatan Darat, penguatan satuan maupun komando utama (kotama) TNI AD terus berlangsung. Bahkan muncul ide untuk menambah kodam sesuai dengan jumlah provinsi di Indonesia. 

Sebagai presiden baru, beberapa pejabat teras TNI meyakini bahwa Prabowo akan melaksanakan komitmen untuk terus memperkuat institusi militer Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa Prabowo Subianto akan membawa peningkatkan pada TNI. Menurut Maruli, Prabowo akan melanjutkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Jokowi selama sepuluh tahun belakangan. 

”Saya pikir kita meyakini akan banyak peningkatan-peningkatan. Jadi, mudah-mudahan lah, saya lihat penyampaiannya program-program akan dilanjutkan. Saya yakin kalau melihat situasi, saya kan melihat dari jauh juga, bahwa beliau kompak sudah bisa komit bahwa program-program ini akan dilanjutkan,” ungkap Maruli. 

Keyakinan serupa disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. Orang nomor satu di TNI AL itu menyatakan bahwa Prabowo punya komitmen yang kuat untuk memperkuat TNI, khususnya TNI AL. Penguatan itu dilakukan lewat berbagai cara. Salah satunya dengan terus menambah armada kapal perang Angkatan Laut, khususnya armada tempur strategis seperti kapal selam.