Dinilai Penuh Konflik Kepentingan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Akan Laporkan Pansel Capim dan Dewas KPK ke Ombudsman RI

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK Muhammad Yusuf Ateh (keempat kanan) didampingi Wakil Ketua Pansel Capim KPK Arif Satria (keempat kiri) dan Anggota Pansel Capim KPK lainnya berfoto bersama usai konferensi pers di Gedung Kementeria

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berencana melaporkan Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Capim-Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Ombudsman RI. Rencana laporan itu bukan tanpa dasar, karena Pansel dinilai penuh konflik kepentingan dalam proses seleksi Capim dan Dewas KPK.

Ketua Badan Pekerja Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional Julius Ibrani mengungkapkan, sejak awal dibentuk pada akhir Mei 2024, Pansel dinilai tidak transparan dalam memproses seleksi Capim dan Dewas KPK.

"PBHI siap-siap aja ini, satu kita akan bikin laporan ke Ombudsman, karena pansel ini jelas-jelas tidak berkompeten, tidak berkapasitas untuk menjadi panitia seleksi. Sehingga kita akan cek beberapa pelanggaran administrasi yang dilakukan," kata Julius Ibrani kepada wartawan, dikutip Jumat (9/8).

Julius menjelaskan, Pansel dinilai tidak memiliki kemampuan untuk memilih orang-orang berintegritas menjadi Pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029. Sebab, Pansel hanya didominasi oleh jajaran pemerintah, dalam hal ini eksekutif.

"Karena kita lihat beberapa nama di antaranya selain dia eksekutif, mereka-mereka ini juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan BUMN. Jadi ada conflict of interest banyak perusahaan BUMN yang diperiksa oleh KPK dan juga Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. Bagaimana bisa punya persfektif antikorupsi," ucap Julius.

Aktivis antikorupsi dan HAM ini juga menekankan, Pansel juga dinilai tidak punya pengalaman di bidang antikorupsi. Padahal, Pansel akan memilih 'manusia setengah dewa' yang akan memimpin kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan.

"Kita aja kalo mau lamar kerja lulusan SMK/STM, SMA ditanya lulusan apa, ini mau memilih manusia setengah dewa yang bertajuk Pimpinan dan Dewas KPK, dia tak punya pengalaman itu, mau dia profesor, atau doktor, kalau tidak punya pengalaman di bidang itu bagaimana dia bisa paham," cetus Julius.

"Saya kasih bukti paling tidak ada 4 nama yang nggak lolos syarat usia, bayangin masa Pansel nggak tahu minimal syarat usia Capim Dewas KPK, tapi lolos 4 nama," sambungnya.

Karena itu, Julius tak heran jika Pansel tidak transparan kepada publik terkait kinerjanya dalam proses seleksi Capim dan Dewas KPK. Seharusnya, Pansel mampu terbuka terkait agenda kerjanya dalam menyeleksi Capim dan Dewas KPK.

"Kita tidak tahu ni linimasa pansel hari ini ngapain, besok ngapain. Hari ini masyarakat lebih pintar, informasi canggih beredar kemana-mana. Sebetulnya di Google juga gampang," papar Julius.

Julius mengaku tak heran, jika Pansel meloloskan orang-orang yang integritasnya dipertanyakan. Julius menyebut, Pansel juga terkesan memberikan kontingen aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Hakim untuk mengukuti seleksi Capim dan Dewas KPK.

Ia khawatir ramainya kontingen aparat penegak hukum ini sangat mengintervensi kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebab, banyak dari mereka mempunyai pengalaman buruk dalam menangani perkara korupsi.

Baca Juga: Jaring Aspirasi Terkait Pendaftar Capim, Pansel KPK Konsultasi ke Publik

"Nama hakim Albertus Usada, dia pernah memutus ringan kasus megakorupsi dugaan benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu ramai sekali, berita dimana-mana, tapi dia lolos-lolos aja. Padahal informasi ini bisa digali dimana-mana," ungkap Julius.

Lebih lanjut, Julius menyebut proses seleksi Capim dan Dewas KPK hanya untuk kepentingan penguasa. Ia pun menganalogikan bahwa KPK kini berganti nama menjadi KPKJ yakni Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Jokowi.

"Ini kita akan menghasilkan KPKJ, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Jokowi, bukan KPK lagi, tapi tambah satu huruf Jokowi, ini yang membuat ancaman pemberantasan korupsi. Presiden yang baru siap-siap karena benteng antikorupsinya di jebol duluan oleh Jokowi," pungkasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Dinilai Penuh Konflik Kepentingan, Koalisi Masyarakat Antikorupsi Akan Laporkan Pansel Capim dan Dewas KPK ke Ombudsman RI

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com