KPK Sita 4 HP Usai Geledah Rumah Tim Hukum PDIP

Ilustrasi KPK. Dok JawaPos

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menyita empat handphone setelah menggeledah rumah tim hukum PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah, pada Rabu (3/7). Hal itu disampaikan kuasa hukum Donny, Johannes Tobing saat melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Penggeledahan dan penyitaan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat mantan caleg PDIP yang kini buron, Harun Masiku.

"3 Juli, hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Donny Istiqomah. Mereka datang itu melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan, melakukan juga penyitaan." kata Johannes Tobing di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (9/7).

Baca Juga: 4 Alasan Seseorang Membandingkan Hidupya dengan Orang Lain, Salah Satunya karena Media Sosial

Penggeledahan yang berlangsung selama empat jam itu, lanjut Johannes, penyidik KPK menyita beberapa HP. Menurutnya, HP yang disita itu merupakan milik istri Donny.

"Diambil dari rumahnya, kediaman Pak Donny itu ada handphone, ada alat komunikasi handphone ada empat yang diambil, jadi dua itu milik istrinya," ucap anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDIP tersebut.

Johannes menuding, penggeledahan yang dilakukan Rossa Purbo Bekti di rumah Donny tanpa adanya surat perintah. Ia pun mengklaim, Rossa melakukan intimidasi di hadapan anak dan istri Donny dalam penggeledahan tersebut.

“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa tidak didasari ada surat, surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan itu sebagaimana diatur oleh Undang-undang,” cetus Johannes.

Adapun, Donny Tri Istiqomah sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan kasus dugaan suap penetapan PAW anggota DPR ini. Seusai diperiksa pada 12 Februari 2020 lalu, Donny mengaku pernah dititipkan uang senilai Rp 400 juta oleh Kusnadi yang merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Uang itu akan diberikan kepada staf Sekretariat DPP PDIP, Saeful Bahri yang rencananya diserahkan ke anggota KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Sebab, Wahyu Setiawan mematok tarif Rp 900 juta agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR.

Penyerahan uang itu dilakukan dalam tiga tahap pada Desember 2019 lalu. Salah satunya Rp 400 juta yang diterima Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Namun, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri telah diproses hukum dalam kasus suap ini.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah