ICW Minta Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat jika Nurul Ghufron Terbukti Langgar Etik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada hari Rabu (7/2). /

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dinilai sedang frustasi, lantaran akan menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK, pada Kamis (2/5). Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, rasa frustasi tersebut tercermin dari sikap Ghufron yang menggugat anggota Dewas ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga: Luhut Bilang Microsoft Tak akan Menyesal Tanamkan Investasi hingga Rp 27,6 T di Indonesia

“Mestinya, sebagai aparat penegak hukum, apalagi seorang Pimpinan KPK, Ghufron berani untuk menjalani persidangan dan tidak mencari-cari kesalahan pihak lain yang sebenarnya tidak relevan,” kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa (30/4).

Karena itu, ICW meminta Dewas KPK tidak terpengaruh dengan segala argumentasi pembenaran yang disampaikan Ghufron dan tetap melanjutkan proses persidangan.

Kurnia menegaskan, apabila terbukti melanggar etik karena menyalahgunakan jabatan dengan meminta pejabatan Kementerian Pertanian memutasi seorang pegawai ke Malang, Jawa Timur, maka Ghufron dapat dijatuhi sanksi berat, yakni mundur dari posisi pimpinan KPK.

“ICW meminta Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat dengan jenis hukuman berupa ‘diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan’ seperti diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021,” ucap Kurnia.

Kurnia menekankan, perbuatan Ghufron tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, Ghufron diduga telah menyalahgunakan kewenangan, bahkan memperdagangkan pengaruh untuk membantu pihak tertentu di Kementan.

“Dewan Pengawas harus turut mempersoalkan tentang adanya indikasi komunikasi yang dilakukan Ghufron dengan pihak Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Dewas KPK juga diminta mendalami dugaan komunikasi yang dilakukan Ghufron dengan pejabat Kementan. Jika, Ghufron terbukti berkomunikasi dengan pihak Kementan saat KPK sedang menyelidiki kasus Syahrul Yasin Limpo (SYL), maka Ghufron dapat dikenakan pasal berlapis.

“Bila benar, maka Ghufron diduga keras turut melanggar Pasal 36 huruf UU KPK di ranah pidana dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 di ranah etik,” tuturnya.

Apabila terbukti, kata Kurnia, perbuatan Ghufron yang memperdagangkan pengaruh sebagai pimpinan lembaga antirasuah tergolong dalam tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Begini Kesaksian Korban Mobil Ngebut yang Tabrak Warung di Cempaka Putih Jakpus

"Dalam kerangka hukum internasional dengan merujuk pada konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nation Convention Against Corruption), maka perbuatan Ghufron berupa trading in influence tergolong sebagai tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

ICW Minta Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat jika Nurul Ghufron Terbukti Langgar Etik

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

ICW Minta Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat jika Nurul Ghufron Terbukti Langgar Etik

Tags

Artikel Terkait

Kena PTDH, Mantan Kasatnarkoba Polres Toraja Utara Ajukan Banding

Deretan Pasal yang Dilanggar Didik Putra Kuncoro Hingga Dipecat Tidak Hormat sebagai Polisi

Tak Hanya Kasus Narkoba, AKBP Didik Putra Kuncoro Terbukti Lakukan Penyimpangan Seksual

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com