Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 2 April 2024 | 16.15 WIB

Dipanggil MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Airlangga Tunggu Undangannya

Menko Perokonomian Airlangga Hartarto meninjau simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kab. Tangerang, Kamis (29/02/2024). - Image

Menko Perokonomian Airlangga Hartarto meninjau simulasi makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Kab. Tangerang, Kamis (29/02/2024).

JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto merespons pemanggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk bersaksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. Airlangga mengaku menunggu undangan dari MK.
 
Airlangga merupakan salah satu dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang diminta hadir ke dalam sidang sengketa hasil Pilpres. Mereka dijadwalkan hadir pada Jumat, 5 April 2024.
 
"Ya kita tunggu panggilannya. Undangannya (dari MK) belum ada," kata Airlangga di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (1/4) malam.
 
 
Selain Airlangga, keempat menteri yang diminta hadir itu yakni, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini serta Airlangga. Kemudian, MK juga memanggil pihak dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).
 
Suhartoyo menjelaskan, keterangan empat menteri dan DKPP tersebut penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
 
"Karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mngakomodir kepentingan para hakim," pungkas Suhartoyo.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Utang Whoosh Bakal Dibayar APBN, Menko Airlangga: Masih Dalam Pembahasan - Image
Nasional

Utang Whoosh Bakal Dibayar APBN, Menko Airlangga: Masih Dalam Pembahasan

Senin, 10 November 2025 | 01.29 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore