Klaim SDM Kurang, BP2MI Bersurat ke Kemen PAN RB

JawaPos.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) meminta penambahan formasi ASN di tahun 2024. BP2MI menilai, sampai sekarang masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab, lembaga ini diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat banyak.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, penambahan formasi ASN juga bertujuan untuk medukung kerja BP2MI. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah bersurat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN RB).

Benny harus bersurat ke kementerian tersebut lantaran lembaga yang ia pimpin tidak masuk dalam daftar lembaga yang diperbolehkan menambah formasi ASN di 2024 ini. Namun, Benny meminta agar BP2MI dikecualikan.

“Kita sudah berkirim surat ke pak Menteri, memang ada pengecualian untuk kementerian lembaga tertentu di tahun 2024 penerimaan PNS. Penerimaan untuk PNS, membuka lamaran PNS itu baru diberlakukan untuk sektor kesehatan, guru, kejaksaan,” ucapnya.

Benny menyebut, kurangnya SDM di BP2MI membuat kerja BP2MI menjadi tidak maksimal. Dimana, sejauh ini BP2MI telah menangani 4,8 juta PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang tercatat secara resmi. Kemudian, BP2MI bertanggung jawab menangani PMI yang terlanjur berangkat unprosedural, dimana kepulangannya menjadi tanggung jawab BP2MI yang jumlahnya kurang lebih hampir 5 juta.

“Kita mengusulkan ke Menteri, karena kita melihat problem BP2MI adalah problem SDM. Jadi secara total hampir 9 juta anak bangsa bekerja di luar negeri,” kata Benny di Rapat Kerja Teknis Tahun 2024.

Benny menjelaskan, setiap tahun di satu kabupaten harus menangani ribuan pekerja migran desa mulai dari mendaftarkan diri, berproses, berangkat, ditangani kepulangannya, belum bicara keluarganya. "Jadi ini tidak fair sebetulnya," ujarnya.

Benny menuturkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini BP2MI harus bisa menyesuaikan diri, untuk itu kedepannya BP2MI akan mengubah pelayanannya menjadi serba digital, hal ini dianggap lebih efektif dan efisien. 

“Perubahan dunia yang sangat cepat ini membutuhkan sebuah institusi pemerintahan yang bisa mengantisipasi perubahan itu, dengan apa? dengan pelayanan yang serba digital. Ini penting,” tegasnya.

Di kesempatan yang Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sedang menindaklanjuti permintaan BP2MI. Menurutnya penambahan formasi di lembaga ini memang penting apalagi saat ini terdapat banyak kasus perdagangan orang. 

“BP2MI sedang mengajukan penambahan formasi ASN kepada Kemenpan RB terkait dengan penanganan masalah-masalah TPPO dan juga terkait hal-hal ini yang masih perlu penanganan secara lebih masif di daerah. Kemenpan RB akan mendorong BP2MI ke depan tata kelolanya lebih bagus dan ke depan penanganannya akan jauh lebih masif terkait pekerjaan yang diemban hari ini,” ucap Anas.