BEM UIN Semarang Minta Pemerintah Pulihkan Integritas dan Marwah MK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

JawaPos.com - Elemen mahasiswa terus menyuarakan penolakan lahirnya politik dinasti. Kali ini dilakukan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (BEM UIN) Walisongo Semarang, menolak keras politik dinasti di Indonesia.

Ketua BEM UIN Semarang, Faris Balya menyesalkan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat minimal capres-cawapres 40 tahun atau pernah/sedang menjabat kepala daerah. Ia menganggap, putusan MK dan MKMK menyakiti rasa keadilan masyarakat.

"Kita menyayangkan, hakim yang terbukti melanggar etika dan dinyatakan bersalah, hanya dicopot sebagai Ketua MK, bukan dicopot sebagai Hakim MK. Sangat disesalkan juga aturan baru yang diputuskan MK tetap diberlakukan meski terbukti dinyatakan bersalah secara etik," kata Faris dalam keterangannya, Jumat (17/11).

Faris mengutarakan, masyarakat dipertontonkan aksi tak wajar dari beberapa pejabat negara. Ia memandang, upaya mewujudkan dinasti politik berlangsung sangat terencana dan sistematik.

Menurutnya, pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan politik, walapun menbrak etika dan kepantasan publik.

Baca Juga: Tolak Politik Dinasti, BEM Unusia Harapkan MK Kabulkan Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Gubernur

"Yang perlu diingat adalah, pemegang kekuasaan (Presiden) pasti bisa berbuat apa saja untuk menguntungkan kepentingannya. Jadi sudah jelas, dengan kekuasaan yang dimilikinya sangat mungkin presiden mengintervensi berbagai sektor kekuasaan di bawahnya," ucap Faris.

Oleh karena itu, BEM UIN Semarang

menuntut agar Pemerintah merevisi atau membatalkan kebijakan tersebut. Selain itu juga menuntut adanya reformasi dalam tubuh MK.

Hal ini penting, agar tetap memiliki integritas dan menghindari politik kepentingan berlandaskan hubungan kekeluargaan.

“Menuntut Pemerintah mengembalikan integritas MK atau mereposisi MK sebagai lembaga negara yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Kedua kami menuntut untuk menolak dan melawan segala bentuk politik dinasti, yang terakhir kami menuntut pencopotan Ketua MK,” pungkasnya.

Editor: Kuswandi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

BEM UIN Semarang Minta Pemerintah Pulihkan Integritas dan Marwah MK

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

BEM UIN Semarang Minta Pemerintah Pulihkan Integritas dan Marwah MK

Tags

Artikel Terkait

Anwar Usman Pingsan usai Wisuda Purnabakti 15 Tahun sebagai Hakim MK

Anwar Usman Geram Disebut MKMK Sering Bolos, Tegaskan 50 Tahun jadi Hakim Tak Pernah Cuti

Majelis Kehormatan MK Tegaskan Surat Peringatan untuk Anwar Usman Bukan Sanksi

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com