Ajudan Firli Bahuri Diperiksa 7 Jam, Ditanya Soal Dugaan Pemerasaan kepada SYL

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak

JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah selesai melakukan pemeriksaan kepada Ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kevin Egananta Joshua. Pemeriksaan berjalan cukup lama, sekitar 7 jam.

"Tadi sekira pukul 14.00 untuk saksi ADC Ketua KPK RI telah menghadiri panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya, seputar peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dan saat ini sedang ditangani oleh penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/10).

Pada pemeriksaan ini, penyidik fokus menanyakan mengenai dugaan pemerasaan yang dilakukan pimpinan KPK. Rencananya, pemeriksaan kepada Kevin akan dilakukan kembali beberapa hari lagi.

Baca Juga: Ollie Watkins yang Kembali dari Vakum, Jadi Penentu Kemenangan Inggris 1-0 atas Australia

"Ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada yang bersangkutan. Utamanya adalah terkait dengan seputar dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang kami lakukan penyidikan," jelas Ade.

Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.

"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).

Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.

"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah