Harap Masalah Ketersediaan Guru di Papua Selesai, Wapres Terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023

Wakil Presiden Ma

JawaPos.com - Wapres berencana mempercepat pemenuhan kebutuhan guru, serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendididik di Tanah Papua.

Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas terbitnya peraturan tersebut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.

“Saya mengapresiasi Mendikbudristek atas terbitnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua,” ujar Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya, di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10).

Ma'aruf Amin mengungkapkan, adanya usulan dari para pengurus gereja untuk mencetak pengajar dari gereja, sehingga dapat menambah tenaga di bidang pendidikan ini.

“Ini ada usulan dari gereja untuk bisa mendidik guru-guru supaya mencetak guru-guru mandiri di Papua yang diselenggarakan oleh gereja,” ungkapnya.

Ma'aruf Amin berharap, permasalahan ketersediaan tenaga pengajar di Tanah Papua dapat terselesaikan melalui solusi dengan terobosan peraturan ini.

“Kita harapkan terobosan peraturan ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan ketersediaan tenaga pengajar di wilayah Papua,” ujar Ma'aruf Amin

“Kuncinya adalah guru, ketersediaan guru. Kita harus menyiapkan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan perihal tindaklanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Ia melaporkan bahwa mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kami sudah melakukan tindaklanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,” kata Nunuk melaporkan.

Sementara, Nunuk menilai masih banyaknya kekurangan guru di wilayah Papua. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Editor: Novia Tri Astuti