Ketua MPR Bambang Soesatyo Resmi Raih Gelar Doktor Hukum dari Unpad

JawaPos.com–Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo resmi meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, Bambang Soesatyo meraih gelar itu dengan yudisium cumlaude karena pria yang akrab disapa Bamsoet itu memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4.0 dari perkuliahan.

”Sesuai dengan tradisi akademik, saudara berhak menggunakan gelar doktor, saya rektor mengucapkan selamat dan juga kepada keluarga saudara dalam meraih gelar tertinggi akademik,” kata Rina Indiastuti seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, gelar doktor merupakan gelar yang memiliki tanggung jawab berat. Dia pun meminta Bamsoet agar menyumbangkan ilmu yang telah didapat itu untuk kepentingan negara.

Sementara itu, Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Khususnya, kepada tim promotor yang membimbing untuk bisa menyelesaikan disertasi.

Adapun disertasi Bamsoet yang diuji itu berjudul Peranan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 Dan Indonesia Emas.

Selain itu, Bamsoet juga berterima kasih kepada dua menteri yang hadir sebagai penguji. Yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dia mengaku memilih judul disertasi itu karena sebagai sumbangsih ilmunya untuk para mahasiswa berdasar pengalaman politik. Selain itu, disertasi itu juga merupakan temuan atau inovasi yang memungkinkan untuk diterapkan demi pembangunan negara yang berkesinambungan dalam setiap periode kepemimpinan presiden.

”Ini anggota MPR yang lain juga sudah bergelar doktor, tidak lucu kalau ketuanya belum menjadi doktor,” ucap Bambang Soesatyo.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly menjadi penguji atau oponen ahli dalam sidang doktoral Ketua MPR Bambang Soesatyo di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Sabtu (28/1). Selain kedua menteri itu, ada juga mantan Menteri Sekretaris Negara Yuzril Ihza Mahendra yang juga duduk sebagai penguji. Sidang doktoral itu dipimpin Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti.

Dalam disertasi itu, Bamsoet menjelaskan bahwa perlu adanya produk hukum yang bisa memastikan pembangunan negara itu berkesinambungan dalam setiap periode kepemimpinan presiden. Hal itu bisa dilakukan dengan adanya PPHN.

Karena, kata dia, presiden selanjutnya belum pasti akan meneruskan pembangunan yang dilakukan presiden sebelumnya. Sehingga, kata dia, pembangunan yang mangkrak akan membuat APBN atau APBD menjadi percuma dan merugikan rakyat.

Bamsoet mengatakan PPHN itu penting untuk bisa memastikan pembangunan benar-benar dilakukan dalam jangka panjang dengan adanya landasan hukum yang kuat. ”Jadi PPHN penting untuk perencanaan sumber daya kita, sehingga kita tidak bergantung kepada utang,” papar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, perlu keinginan kuat antara lembaga negara. Pihaknya mendorong adanya konsensus nasional antara lembaga negara untuk menyusun substansi PPHN. ”Ini bisa dikuatkan dengan Tap (Ketetapan) MPR,” tutur Bamsoet.
Menurut dia, kehadiran PPHN dapat membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati diri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi. ”Sekaligus mengingatkan kita pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan pendiri bangsa pada 1947, sebagaimana terlihat dalam Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, yang tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur,” terang Bamsoet.