Dijatah Bappenas, PPP Keluar dari Pos Tradisional

JawaPos.com - Presiden Jokowi baru saja mengumumkan para pembantunya yang dihimpun dalam Kabinet Indonesia Maju. Dari sejumlah figur yang diumumkan, terdapat beberapa sosok baru yang menjadi menteri pada periode 2019-2024.

Menteri Kabinet Indonesia Maju diisi oleh kalangan profesional dan wajah baru. Porsi untuk parpol tidak kalah sedikit. Salah satu pos yang menarik dilihat adalah menteri agama. Hampir dua periode kepemimpinan presiden, pos ini diisi oleh politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mereka adalah Suryadharma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin. Suryadharma Ali yang juga ketua umum PPP kala itu menjadi menteri agama periode 2009-2014. Tepatnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, pria yang biasa disapa SDA itu tidak menuntaskan tugasnya satu periode di pos tersebut. Di ujung tugasnya, dia ditetapkan sebagai tersangka karena tersangkut kasus korupsi.

Akhirnya SDA dicopot dan diganti. Meski Ketua Umum PPP itu dicopot dari menteri agama, namun posisi menteri agama tetap dipegang lagi oleh politikus PPP. Yakni, Lukman Hakim Saifuddin.

Bahkan pada era Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) periode 2014-2019, Lukman kembali dipercaya sebagai menteri agama. Menjelang akhir tugasnya, Lukman sempat berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa penyidik lembaga antirasuah untuk kasus dugaan korupsi yang menyeret oknumm pejabat kementerian agama (Kemenag) dan eks ketua umum PPP Romahurmuziy.

Nah, pada periode 2019-2024, PPP kembali mendapat jatah menteri. Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai Menteri atau Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). "Alhamdulillah kami dapat pos ekonomi," kata Sekjen PPP Arsul Sani ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (23/10).

Soal terputusnya PPP dari pos menteri agama, Arsul pun memaklumi itu. Kata dia, kini PPP memiliki kader yang lebih memumpuni di bidang ekonomi. Lepasnya menteri agama dari "genggaman" PPP, menurut dia untuk memutus kesan bahwa Kemenag itu pos tradisonalnya PPP.

"PPP memang berharapnya bukan pos Menag supaya jangan ada kesan bahwa Kemenag itu pos tradisonalnya PPP."

Sementara itu untuk Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju dijabat oleh Fachrul Razi, purnawirawan TNI-AD.