alexametrics

Fadli Zon: Sebelum Ibu Kota Dipindah Perbaiki Dulu Kemiskinan

23 Agustus 2019, 10:33:39 WIB

JawaPos.com – Rencana pindah ibu kota negara (IKN) semakin kencang. Lokasinya pun mulai mengerucut. Bahkan sampai ada menteri keceplosan menyebut lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur.

Kebijakan pemerintah itu dikritisi oleh DPR. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan pemerintah melakukan referendum alias jajak pendapat dengan melibatkan masyarakat. Refendum itu supaya masyarakat bisa menyuarakan aspirasinya. Pemerintah pun tidak salah langkah dalam mengambil sebuah keputusan.

“Kalau perlu diadakan referendum. Agar ada pendapat masyarakat. Apa sih pendapat masyarakat? Apakah memang perlu pindah ibu kota atau tidak,” ujar Fadli Zon kepada wartawan, Jumat (23/8).

Menurut Fadli Zon, pemerintah dalam melakukan kajian juga harus transparan. Dengan demikian publik pun mengetahui. Sebab hingga kini masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai pemindahan ibu kota ini. “Kajian itulah yang disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Issak Ramdhani/ JawaPos.com)

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemerintah sebaiknya memikirkan ulang wacana pemindahan ibu kota ini, mengingat kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. “Jadi jangan mengada-ada, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini,” katanya.

Pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan persoalan kemiskinan hingga ketahanan pangan yang perlu. Pemerintah harus menyelesaikan satu per satu masalah sebelum menuju gagasan besar, yaitu pemindahan ibu kota.

“Sebelum ibu kota dipindah, perbaiki dulu persoalan kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita, utang kita. Ini fokus dulu di situ, baru bicara pemindahan ibu kota.”

Salah satu sudut Ibu Kota Jakarta yang masih terdapat permukiman kumuh. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATN) Sofyan Djalil menyebut lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Namun dia belum bisa merinci detail lokasinya. Ternyata pendapat Sofyan Djalil ini dibantah langsung oleh Presiden Jokowi yang menyatakan hingga kini belum ada lokasi pasti soal ibu kota negara. Sebab masih ada beberapa kajian yang perlu didalami.

Di tempat lain, pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Andriadi Achmad menyoroti sikap pemerintah yang terkesan tergesa-gesa dalam memutuskan pemindahan ibu kota. Apalagi ada silang pendapat antara menteri dan presiden. Ketergesa-gesaan itu menunjukkan kesan ada pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan pemindahan ibu kota demi kepetingan kelompok tertentu. Padahal, pemindahan ibu kota di tengah ekonomi Indonesia sedang terpuruk ini sangat tidak populis bahkan bisa memperburuk keadaan ekonomi Indonesia ke depan.

“Sejak periode pertama di akhir masa jabatan ketika masa kampanye, Jokowi sudah menyampaikan gagasan akan pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Terlihat sangat tergesa-gesa atau grasa-grusu sepertinya ada dorongan kuat yang mendesak kebijakan tersebut. Pemindahan ibu kota bukan isu cemerlang di tengah kondisi ekonomi masyarakat cukup memprihatinkan saat ini,” tegas direktur eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) itu.

Selain itu, kata Andri, komunikasi di level pemerintah sangat tidak bagus. Seorang Sofyan Djalil telah mendahului presiden dalam membuat keputusan. Buktinya presiden belum menyatakan ada lokasi pasti soal ibu kota baru.

Di balik itu, kata Andriadi, perbedaan pendapat ini menyiratkan ada sesuatu yang belum beres dalam pemindahan lokasi ibu kota. “Terlihat respons Jokowi membantah pernyataan Sofyan Djalil terkait kebijakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Artinya Jokowi masih ragu dan mengulur-ulur waktu soal pemindahan Ibu kota,” kata Andriadi.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads