BPJS Kesehatan Ajak Semua Pihak Tingkatkan Mutu Layanan

JawaPos.com - BPJS Kesehatan mengajak fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam peningkatan mutu layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan tahun 2022 yang diadakan secara hybrid.

Ghufron mengatakan, berbagai situasi dan dinamika yang mempengaruhi pengelolaan Program JKN, misalnya pemanfaatan layanan kesehatan pasca pandemi Covid-19 serta percepatan cakupan kepesertaan Program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri.

Ia menjelaskan, per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui Program JKN. Dengan begitu, akses terhadap layanan di fasilitas kesehatan akan meningkat. Hal ini terlihat dari angka pemanfaatan program JKN, khususnya pasca pandemi yang meningkat, dari 993 ribu pemanfaatan per hari di tahun 2020 meningkat menjadi 1,1 juta pemanfaatan per hari di tahun 2021.

“Dengan tingginya angka pemanfaatan pelayanan kesehatan tentunya harus didukung oleh mutu fasilitas kesehatan yang baik, di antaranya melalui akreditasi fasilitas kesehatan baik FKTP maupun FKRTL/RS. Dengan akreditasi, dilengkapi dengan credentialing dan recredentialing harapannya akan diperoleh standar layanan Kesehatan dan meningkatkan keselamatan pasien. Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga berupaya mendorong penyesuaian pembiayaan pelayanan kesehatan baik di FKTP dan FKRTL yang sesuai dengan kondisi ekonomi,” ujarnya di Kantor Pusat BPJS, Jakarta Pusat, Rabu (19/10).

Ghufron juga menekankan, diperlukannya usaha kesehatan perorangan kegiatan promotif dan preventif untuk menekan angka kesakitan, khususnya bagi peserta JKN. Ia mengaku, BPJS Kesehatan telah berupaya menyiapkan agar proporsi pembiayaan program promotif dan preventif meningkat.

"Kemudahan layanan melalui inovasi digitalisasi layanan yang terus diaplikasikan di fasilitas kesehatan, diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pada peserta," harapnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari 23.518 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.852 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan/Rumah Sakit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir mendukung upaya penguatan strategic purchasing melalui perluasan akses layanan dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Kadir mengimbau, perluasan kerja sama ini juga diiringi dengan kepastian mutu layanan.

“Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi berupaya memastikan Program JKN berjalan lebih baik. Selain itu, penguatan engagement dengan fasilitas kesehatan harus terus terjaga. Penerapan berbagai kebijakan ke depan diharapkan mampu mendongkrak mutu serta pemerataan akses layanan,” katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keynote speechnya juga mengatakan, cakupan kepesertaan Program JKN tersisa sekitar 10% lagi hingga mencapai UHC. Ia menyatakan bahwa tantangan yang ada saat ini adalah bagaimana agar akses layanan kesehatan dapat dirasakan oleh semua peserta di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemerataan mutu.

“Mungkin dari sisi kepesertaan bisa dibilang berhasil, namun dalam hal akses layanan kesehatan masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Jangan sampai pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta, khususnya yang tidak mampu tidak terserap dengan baik, karena akses layanannya masih kurang atau timpang. Jangan sampai jaminan akan pembiayaan kesehatan yang baik ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelayanan kesehatan merupakan ujung tombak dalam perlindungan sosial. Langkah-langkah inovatif harus terus dilakukan seluruh pemangku kepentingan agar dapat meminimalisir ketimpangan dalam akses layanan kesehatan.