Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 18 September 2022 | 06.17 WIB

Mendagri Tito Karnavian Minta IPDN Ubah Kurikulum, Begini Alasannya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS - Image

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) melakukan perubahan dan pengembangan terhadap kurikulum belajar para praja.

"Saya minta juga IPDN supaya kurikulumnya jangan itu-itu saja atau text book. Kalau pelajaran dasar boleh," kata Mendagri Tito Karnavian di Palu, Sabtu (17/9).

Dia mendorong agar kurikulum IPDN dilakukan adaptasi maupun pembaharuan terhadap kondisi serta perkembangan lingkungan secara berkelanjutan. Hal itu, kata Tito, bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap praja IPDN tentang prinsip-prinsip otonomi daerah beserta tata cara pengelolaannya.

"Bahkan pembicara atau pengajarnya juga jangan terpaku pada itu saja, akan tetapi datangkan praktisi, Menteri, TNI dan Polri serta kepala daerah yang sukses juga dari pihak swasta agar prinsip otonomi dapat dipahami dengan baik oleh Praja," jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolri periode 2016–2019 itu memastikan bahwa seluruh rangkaian rekrutmen IPDN telah berlangsung transparan dan terbuka, karena telah mengutamakan yang terbaik dari yang terbaik.

Sebab kesalahan dalam merekrut, sambung Tito, berkontribusi 60 persen terhadap kegagalan dari daerah yang nantinya akan dipimpin. Untuk memastikan transparansi itu, IPDN melibatkan berbagai lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI, Perguruan Tinggi sampai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Karena kami mencari motor penggerak sekaligus agen perubahan dari sistem birokrasi yang rumit," demikian Tito. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore