Menko PMK Pertimbangkan Pakai Sistem Biometrik Untuk Bansos

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, kehadiran digitalisasi bantuan sosial (bansos) dinilai mampu mengatasi kendala yang sering terjadi selama ini.

Mulai dari proses pencairan dana kepada penerima manfaat yang belum tepat sasaran, penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tidak sesuai, hingga masalah keterlambatan penerimaan bansos oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Perlu adanya opsi yang memanfaatkan digitalisasi. Misalnya melalui registrasi biometric lewat smartphone (yang tidak memerlukan kartu). Untuk mengatasi kendala di atas diperlukan digitalisasi bansos,” ungkap Muhadjir kepada wartawan, Selasa (12/7).

Sebagai catatan, ada 204 juta pengguna internet di Indonesia dan 63 persen penduduk Indonesia adalah pengguna telpon seluler berdasarkan data BPS 2022. Dengan dukungan penyediaan infrastruktur dan literasi digital, masyarakat Indonesia menurut Muhadjir seharusnya sudah siap menganut program digitalisasi bansos ini.

“Digitalisasi bansos berguna untuk memudahkan akses, memperluas cakupan dan memastikan hak terpenuhi,” tegasnya.

Bansos pada dasarnya telah disalurkan secara non-tunai berdasarkan arahan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, namun masih terbatas dengan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu untuk program sembako dan PKH, dan kendala sistem penyaluran bansos non-tunai masih sering terjadi.

Seperti kondisi geografis dan infrastruktur non-tunai belum memadai, masih ditemukan KKS yang tidak dipegang oleh KPM/dititipkan kepada ketua pengurus ataupun pendamping PKH, dan perlu waktu untuk distribusi KKS.

“Kita harus melakukan pendalaman semua sektor karena disitulah kita tahu kelemahan teknis yang sangat penting, karena sebetulnya kesalahan besar berawal dari kesalahan kecil,” jelas Muhadjir.

Lanjutnya, strategi utama penguatan langkah-langkah digitalisasi bansos mencakup empat area prioritas yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pertama, penguatan infrastruktur dan digital skill, penguatan regulasi, inovasi dan simplifikasi model, dan koordinasi antar Kementerian atau lembaga.

“Area pertama mencakupi peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung digitalisasi bansos beserta kesiapan KPM dan e-merchant dalam hal pengetahuan dan skills digitalisasi. Kemudian kesiapan infrastruktur ini didukung oleh penguatan regulasi. Lalu kedua faktor ini akan menopang perkembangan inovasi- inovasi dan simplifikasi model penyaluran bansos melalui media digital,” pungkasnya.