Presiden Beri BLT Minyak Goreng, Pengamat Usulkan Ini

JawaPos.com - Pemerintah akan menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Program ini akan berjalan selama 3 bulan, yakni April-Juni 2022 dengan masing-masing bantuan Rp 100.000 per bulan.

Target penerima bansos BLT minyak goreng ini adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Total penerima BLT minyak goreng adalah 23 juta orang dengan rincian 20,5 juta keluarga BPNT dan PKH serta 2,5 juta PKL.

Mengenai hal ini, Pemerhati BUMN dan Pangan Achmad Hafiz menilai sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi kinerja jajarannya yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Adapun, selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Bapanas hanya pengelolaannya saja, seperti beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah. Namun, masalah minyak goreng ini berasal dari hulu hingga hilir yang dikelola oleh perusahaan swasta.

Untuk itu, sebaiknya konektivitas antara hulu dan hilir dipantau, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Jadi, pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN Holding Pangan, seperti ID Food dengan harapan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

"Penugasan permasalahan minyak goreng di BUMN Pangan hanya distribusi dari produsen minyak goreng swasta, saat ini saja minyak goreng tidak tersedia di BUMN PPI dan Rajawali Nusindo," tegas Hafiz.

Dia menambahkan, permasalahan harga dan stok minyak goreng akan menjadi kendala, selama tidak ada kebijakan yang tepat dari Menteri Perdagangan dan menjadikan BUMN Pangan sebagai produsen minyak goreng.

Selain itu, saat ini Presiden Jokowi sudah tepat mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng untuk membantu rakyat Indonesia, tapi itu bukanlah solusi cerdas mengatasi harga dan stok minyak goreng dari hulu ke hilir.

Harus ada langkah konkrit agar permasalahan minyak goreng ini bisa segera diselesaikan. "Kemendag bekerja sama dengan satgas pangan beserta TNI Polri bersama BUMN Pangan, harus bisa menekan harga minyak goreng agar tidak memberatkan masyarakat dan pedagang, serta mampu menjaga stok dari hulu ke hilir," tandas dia.