Kemenkumham Legal Expo, Digitalisasi Hukum dan HAM Dalam Masa Pandemi

JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan kegiatan Kemenkumham Legal Expo yang berlangsung selama 48 jam, pada 25-27 Oktober 2021. Kemenkumham Legal Expo di Banten ini juga mengadakan Live Streaming 48 Jam Nonstop perdana di Indonesia, yang dihadiri Wakil Menteri Kumham RI, Edward Omar Sharif Hiariej.

Hal ini pun disambut baik Edward Omar Sharif Hiariej. Hal ini merupakan tantangan Kemenkumham menerapkan digitalisasi di seluruh aspek kinerja.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini dan patut dicontoh bagi kanwil lainnya," kata pria yang akrab disapa Edy dalam keterangannya, Minggu (31/10).

Selain Live Streaming 48 Jam Nonstop, Kemenkumham Legal Expo juga mengadakan rangkaian kegiatan lainnya yang berupa Pelayanan Paspor Simpatik, Layanan Konsultasi Hukum, Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual, Layanan Konsultasi PT, CV (AHU), Layanan Komunikasi Masyarakat HAM (Yankomas), Pameran Hasil Karya Warga Binaan, dan Pameran Produk UMKM.

Kemenkumham Legal Expo merupakan salah satu gebrakan layanan terpadu Hukum dan HAM serta sarana publikasi Hukum dan HAM. Selain itu menjadi ruang media layanan informasi serta konsultasi Hukum dan HAM Kanwil Kumham Banten, untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi hukum dan HAM.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly meminta jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM akan semakin berat.

"Untuk itu kita dituntut selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensi dengan segala sumber daya yang ada. Berbagai capaian prestasi yang diraih Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat terus memberikan citra positif di masyarakat,” ucap Yasonna.

Politikus PDI Perjuangan ini meminta jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri dengan prestasi yang sudah dicapai.
Sebab, Kemenkumham harus menjadi pionir dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis, membuat birokrasi lebih adaptif dalam menghadapi berbagai situasi, cepat, tepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita harus bisa membuktikan bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah sosok yang lincah, inovatif, pekerja keras, terampil, dan siap bertransformasi menjadi sebuah kekuatan yang mampu berperan di lingkungan strategis dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujarnya.

Yasonna mengajak jajaran Kemenkumham untuk menjadikan Hari Dharma Karya Dhika sebagai momentum melakukan evaluasi dan introspeksi, penegas langkah untuk terus bekerja dan berkarya. Serta memastikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara benar-benar terlayani.

“Terus ciptakan terobosan-terobosan baru, buktikan bahwa kinerja jajaran Kementerian Hukum dan HAM memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, mampu bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga terwujud Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” pungkas Yasonna.