Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 15 Mei 2020 | 11.30 WIB

Dinas Sosial Pemprov Jatim Launching Suplemen Bantuan Pangan Nontunai

KAWAL LANGSUNG: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi Kepala DPMD Provinsi Jatim Mohammad Yasin (kiri) dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum dalam acara pemberian BPNT  secara simbolis kepada salah seorang KPM dari - Image

KAWAL LANGSUNG: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) didampingi Kepala DPMD Provinsi Jatim Mohammad Yasin (kiri) dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum dalam acara pemberian BPNT secara simbolis kepada salah seorang KPM dari

JawaPos.com - Pemprov Jatim terus menggenjot bantuan untuk warga selama pandemi Covid-19. Kemarin (14/5) melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim, pemprov meluncurkan program suplemen Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang didistribusikan tiap bulan hingga Juli 2020.

Peluncuran BPNT dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jatim di Malang. Khofifah didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin.

Turut hadir sejumlah warga dari berbagai kabupaten atau kota sebagai penerima bantuan secara simbolis. Agenda yang dilangsungkan di tengah pandemi Covid-19 itu menerapkan physical distancing dan pemakaian masker oleh para undangan selama acara.

Dalam pertemuan itu, Khofifah mendorong seluruh elemen bersinergi dan menyatukan langkah. Tujuannya untuk memerangi Covid-19 dan tetap menyejahterakan masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa Pemprov Jatim memberikan kewenangan penuh bagi kabupaten atau kota dalam penyaluran bantuan sosial. Slogan CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) harus menjadi ruh pelayanan pada seluruh masyarakat.

Khofifah menjelaskan bahwa suplemen BPNT komponennya adalah Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial dan dirupakan sembako. Untuk lebih meringankan beban masyarakat, Pemprov memberikan bantalan sosial sebanyak 50 persen dari jumlah itu, yakni Rp 100 ribu. Suplemen itu ditujukan pada penerima BPNT berbasis kelurahan. Sebab, masyarakat di wilayah berbasis kelurahan tidak dapat tambahan bantuan dari realokasi dana desa.

Dari total 3,8 juta warga Jatim yang terdata BPNT, terdapat 333.022 keluarga penerima manfaat (KPM) di kelurahan yang bakal menerima top up. Tambahan top up itu dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. ”Misalnya, untuk di Kabupaten Probolinggo, ada 1800-an. Tentu saja jumlahnya berbeda dengan daerah lain,” ungkapnya.

Penyaluran BPNT tidak boleh terhambat. Untuk itulah Pemprov Jatim bersama dinas sosial mengawal secara langsung pendistribusiannya. Ia ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Bahkan, beberapa pihak dikatakannya mampu bersinergi dan berkoordinasi dengan baik. Mulai dari Himbara hingga pemerintah daerah.

Sejauh ini, Khofifah mengaku telah meninjau beberapa kabupaten atau kota dalam penyaluran BPNT. Mulai dari Lumajang, Mojokerto, hingga Kota Malang. ”Kami ingin memberi motivasi bagi semua daerah melakukan penyaluran dengan tepat dan cepat. Besok (hari ini, Red) Trenggalek sudah 100 persen penyaluran dana desa, sehingga bisa mulai mendistribusikan BPNT. Itu bisa menjadi role model bagi daerah lain," ungkap Khofifah.

Photo

Pemberian BPNT dilakukan secara simbolis kepada salah seorang KPM dari Kelurahan Magersari, Kabupaten Sidoarjo. (Adriansyah Poetra/ Jawa Pos)

Penyaluran Program Pakai Metode Kartu ATM E-Voucher
Alwi memaparkan bahwa pemberian program bantuan menggunakan metode penyaluran bantuan sosial dengan kartu ATM e-voucher. Kartu itu nantinya dapat ditransaksikan di agen-agen dan e-Warong. Pembagian kartu dilakukan petugas bank yang bekerja sama dan dibantu jajaran dinsos, pemerintah desa atau kecamatan, serta aparat keamanan.

Sistem penyaluran seperti itu dianggap paling tepat. Sebab, hal itu akan memudahkan pemerintah daerah dalam hal monitoring dan reporting. Selain itu, bantuan akan tersalurkan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. ”Kemungkinan penyelewengannya sangat kecil karena pemda bahkan pemprov bisa monitoring secara langsung. Selain itu, KKS dipegang langsung penerima bantuan tanpa ada campur tangan pihak lain,” ujarnya.

Bansos BPNT menurut Alwi tidak berupa uang tunai, tapi dalam bentuk kartu yang harus dibelanjakan semua. Untuk barang belanjaan yang boleh dibeli sudah ada daftarnya. BPNT senilai Rp 200 ribu berupa beras 10 kg, daging 1/2 kg, kentang 1/2 kg, manisa 1 kg, jagung 2 pack, kacang hijau 1/4 kg, dan 1 buah semangka. Sedangkan tambahan Rp 100 ribu berupa beras 5 kg dan 25 butir telur ayam.

Photo

TRANSPARAN: Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (kiri) diundang turut serta lewat video conference dalam pertemuan kemarin (14/5). (Adriansyah Poetra/Jawa Pos)

”Nanti, penggunaannya, kartu digesek pada mesin EDC bank yang bekerja sama. Setelah keluar struk, maka akan kelihatan tulisan berupa keterangan bansos BPNT. Warga diperkenankan menukarkannya dengan belanjaan,” ujar Alwi. Dia berharap, penyaluran itu mampu membantu warga terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari juga diundang untuk turut serta lewat video conference. Sesekali, Khofifah melontarkan pertanyaan perihal kelancaran distribusi bantuan di sana. Pemda Probolinggo juga nampak menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore