Demo Tolak UU Cipta Kerja, FRI Minta Pemerintah dan DPR Membuka Diri

JawaPos.com - Forum Rektor Indonesia (FRI) menyayangkan sikap pemerintah dan DPR. Sebab, sejak aksi demo 6-8 Oktober kemarin, tidak ada satu pun para pendemo tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak diajak untuk melakukan mediasi.

"FRI mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada bangsa Indonesia, tertutama soal UU Cipta Kerja," ujar Ketua FRI Arif Satria dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Senin (12/10).

Dalam hal ini, pihaknya juga akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum.

Kemudian, ia juga berharap bahwa proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak ini dapat menjadi bahan pelajaran. Di mana masyarakat dan pemerintah juga harus terus memperkuat modal sosial berupa rasa saling percaya antar seluruh komponen bangsa.

• Baca Juga: Dukung UU Ciptaker, P2G Sebut Rektor UGM Intelektual Tukang

"FRI mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk selalu peduli dengan persoalan bangsa dengan senantiasa mengedepankan gerakan intelektual berdasarkan akal sehat, pemahaman yang utuh, dan kajian kritis-obyektif," ujar Arif yang juga rektor IPB itu.

Selain itu, terkait dengan aksi demonstrasi susulan, ia meminta kepada para petinggi kampus untuk mengawasi hal tersebut. Kata dia, hal ini jangan sampai mengganggu kegiatan akademik.

"FRI mengimbau kepada para pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika untuk selalu menjaga kondusifitas kampus agar kegiatan akademik dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini," tutup Arif.