Komisi VIII DPR: Butuh Anggaran Khusus untuk Membuka Kembali Ponpes

JawaPos.com - Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi dampak wabah Korona (Covid-19) di lingkungan pondok pesantren (Ponpes). Karena jika sampai sudah dibuka kembali, pemerintah diminta untuk mengalokasikan anggaran khusus.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, tidak semua pola pembelajaran bisa dilakukan secara virtual. Apalagi pembelajaran di pondok pesantren yang lebih menekankan sisi pembentukan mental-spiritual peserta didik atau santri.

"Sehingga harus ada kebijakan khusus dari pemerintah agar sistem Pendidikan di pesantren kembali berjalan,” ujar Marwan kepada wartawan, Rabu (27/5).

Dia menjelaskan, pola pendidikan di pesantren cukup berbeda dibandingkan dengan pola pendidikan di sekolah-sekolah umum. Jika di sekolah umum lebih menekankan sisi akademis dan terbatas di jam-jam tertentu, maka pendidikan di pesantren bisa berlangsung hampir 24 jam, di mana santri dituntut mempraktikkan secara langsung pelajaran yang mereka terima dari ustad dan kiai mereka.

“Artinya tidak bisa jika pola pendidikan seperti ini dihentikan dan diganti polanya dengan sistem pembelajaran jarak jauh berbasis internet,” katanya.

Marwan juga mengungkapkan, saat ini hampir semua pesantren di tanah air telah menghentikan aktivitasnya akibat wabah Covid-19. Hampir semua santri di 28.000 pesanten di Indonesia telah dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing. Dengan kata lain, proses pembelajaran bagi 18 juta santri menjadi terhenti.

“Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan dalam jangka Panjang. Kasihan para santri dan santriwati karena mereka bisa tidak melanjutkan proses belajar mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini menilai, kondisi yang menimpa para santri harus segera dicarikan jalan keluar. Pemerintah pun diminta turun untuk menjamin keberlanjutan Pendidikan para santri. Karena menurutnya, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah nanum dengan prosedur kesehatan yang harus ditaati. Tentunya ini membutuhkan biaya khusus,

“Kami menilai pengalokasian anggaran khusus untuk pemulihan kegiatan belajar mengajar di pesantren layak dilakukan karena bagaimanapun juga kita tidak ingin pendidikan di pesantren menjadi terhenti karena wabah corona,” katanya.

Legislator asal Sumatera Utara ini juga meminta peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi para santri untuk bisa kembali ke pesantren mereka. Menurutnya, banyak para santri dari pelosok nusantara yang harus belajar ke luar daerah. Sehingga mereka membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit jika ingin kembali ke pesantren.

“Di sinilah peran dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas transportasi bagi para santri agar bisa kembali ke pesantren dan melanjutkan proses belajar mereka,” pungkasnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA

https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs

https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw