ICW: Presiden Tak Memahami Kondisi Pemberantasan Korupsi

JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang KPK tidak melemahkan kinerja pemberantasan korupsi. Padahal, KPK terbukti telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

"Pernyataan tersebut semakin menggambarkan bahwa Presiden (Jokowi) memang tidak memahami kondisi pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (18/1).

Kurnia mengatakan adanya UU KPK hasil revisi terbukti melemahkan kinerja KPK. Hal ini dilihat dari gagalnya KPK melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP.

"Padahal dengan UU KPK lama proses penggeledahan yang sifatnya mendesak bisa dilakukan tanpa harus melalui izin Pengadilan Negeri. Namun karena perubahan regulasi prosesnya semakin lambat karena mesti melalui izin dari Dewan Pengawas," ucap Kurnia.

Kurnia tak habis pikir, mengapa Presiden Jokowi menyebut KPK tetap kuat meski adanya revisi UU. Dia memandang, aktor pelemahan KPK sebenarnya merupakan Presiden Jokowi.

"Hal terpenting adalah bahwa Presiden Joko Widodo adalah salah satu aktor utama selain dari DPR yang membuat suram kondisi pemberantasan korupsi," sesalnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menepis soal anggapan pelemahan kinerja KPK dalam aturan barunya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terakhir disebut Jokowi sebagai bukti KPK masih bertaji.

"Buktinya saya sudah sampaikan KPK melakukan OTT, ke bupati dan KPU meskipun Komisonernya masih baru, Dewasnya masih baru," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).