Fahri Hamzah Setuju Soal Jokowi Ingin Kurangi Studi Banding

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan seringnya pihak eksekutif dan legislatif yang melakukan studi banding. Hal ini pun menjadi catatan khusus bagi eksekutif dan parlemen.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai, kritikan Presiden Jokowi adalah bagus. Sehingga jangan sampai pembantu-pembantu di bawahnya terlalu sering melakukan studi banding. "DPR kan memiliki fungsi politik diplomasi, berbeda dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu kan studi banding, kalau DPR berdiplomasi," ujar Fahri kepada wartawan, Sabtu (17/8).

Fahri menilai yang dilakukan oleh Jokowi adalah sentilan bagi orang-orang yang berada di dalam kabinetnya. Karena bisa saja mantan Gubernur DKI Jakarta kurang puas terhadap kabinetnya. "Harusnya yang kaget ini kabinet. Karena kabinetnya yang dikritik oleh Pak Jokowi tadi," katanya.

Photo

Jajaran Pimpinan MPR yang di pimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kalla dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup pidato sidang tahunan di depan forum MPR 2019 dengan pesan tentang semangat persatuan. Jokowi menyebut peribahasa Melayu yang berbunyi 'biduk berlalu kiambang bertaut'. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

Selain itu, ‎Inisiator Gerakan Indonesia Baru (GARBI) itu mengatakan setuju dengan pembelajaran studi banding bisa dilakukan lewat smartphone. Sehingga hal itu juga sejalan dengan efisiensi yang selama ini dicanangkan oleh Jokowi. "Saya setuju itu pelajaran teknis itu, ada banyak di handphone, enggak perlu ke luar negeri," pungkasnya.

Sebelumnya alam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahun MPR, Presiden Jokowi menyindir anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal, menurut Jokowi semua informasi saat ini bisa didapat hanya melalui smartphone saja.

Jokowi mengatakan, apapun informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui smartphone. Data-data di negara lain, seperti dari Jerman, Amerika Serikat dan yang lainnya bisa dengan mudah diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Jokowi pun tak lupa mengingatkan para anggota DPR dan DPD untuk mengingat juga prinsip efisiensi dimaksud.