Jokowi Minta Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum, JK Bilang Begini

JawaPos.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak perlu diajarkan atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, setiap masyarakat hanya butuh pelatihan agar tanggap bencana. 

“Soal kebencanaan itu tidak perlu diajarkan, cuma perlu dilatih. Tentu dengan latihan itu menjelaskan. Jadi seperti kalau ada gempa, maka harus berada di bawah meja. Kalau ada memang terjangan tsunami, lari. Atau gempa bumi itu harus keluar ke lapangan,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Tanda-tanda bencana datang juga harus dipahami masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Namun, dibutuhkan petunjuk yang jelas untuk mengetahui jalur evakuasi di setiap daerah.

“Hal-hal begitu (perlu) dilatih bukan diajarkan. Pokoknya (jika ada) bunyi sirene, ke luar dari ruangan. Tapi itu baru bisa kalau ada petunjuknya. Mitigasi escape-nya di mana, tempat berkumpulnya di mana,” kata dia.

Pemerintah diminta memfasilitasi pelatihan dan simulasi tersebut secara teratur. Sebagai contoh yang sudah diberlakukan di sejumlah daerah, misalnya di Padang dan Aceh.

“Di beberapa tempat seperti di Padang itu sering dilakukan simulasi. Di beberapa kota, juga di Aceh sering diadakan, siap itu. kita minta ini yang teratur. Katakanlah dua kali setahun, di Jepang begitu dua kali setahun. Bunyi sirine, jadi orang ngumpet di sini, di mana tempat berkumpul, di sana, di lapangan situ,” papar JK.

Dia menginstruksikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan pelatihan tersebut di daerah yang memiliki potensi bencana besar. Dengan demikian, tanggap bencana tidak perlu masuk kurikulum pendidikan.

“Kurikulumnya macam mana, di mana mana juga latihan. Apa yang mau diajarkan? Itu berhubungan (dengan mata pelajaran) Geografi, masukkan saja. Tidak perlu kita diajarkan apa. Latihan, latihan. Simulasi. Itu saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyambut permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyisipkan mitigasi bencana dalam kurikulum. Dia memastikan, kebencanaan akan masuk program pendidikan penguatan karakter (PPPK), bukan mata pelajaran tersendiri.

“Ya karena itu instruksi presiden pasti kita laksanakan walaupun sekarang kita juga sudah menyiapkan. Modulnya sudah ada,” ujar Muhadjir saat ditemui di kantornya, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12).