Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 3 Januari 2019 | 15.05 WIB

Soal Pendidikan Bencana, BNPB Tak Sepaham dengan Rencana Mendikbud

Kepala BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo mengatakan jika pendidikan mitigasi bencana tak bisa disatukan dengan pendidikan penguatan karakter - Image

Kepala BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo mengatakan jika pendidikan mitigasi bencana tak bisa disatukan dengan pendidikan penguatan karakter

JawaPos.com - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho merespons rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Yakni soal rencana memasukkan kurikulum mitigasi bencana ke dalam program pendidikan penguatan karakter (PPPK).


Menurutnya, pendidikan kebencanaan tidak bisa disatukan di dalam PPPK yang sudah memuat berbagai kurikulum. Antara lain penghindaran bahaya narkoba, pencegahan terhadap pemikiran berbahaya seperti radikalisme dan intoleran, hingga kesadaran hukum.


“Apalagi mau ditambah pendidikan kebencanaan. Menjadi tidak fokus, dan ini perlu dikaji ulang rencana Mendikbud tadi,” ujar Sutopo dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu (2/1).


Pendidikan kebencanaan dinilai lebih cocok masuk ke dalam Geografi yang harus dijadikan mata pelajaran wajib bagi semua jenjang. Selama ini, Geografi hanya menjadi pilihan bagi anak-anak SMA jurusan IPS, padahal pelajaran tersebut sangat mudah untuk mewadahi terkait mitigasi bencana.


“Yang pertama adalah jadikan Geografi sebagai mata pelajaran wajib untuk di jenjang SD dan Madrasah Ibtidaiyah, SMP dan Madrasah Tsanawaiyah, masukkan ke dalam pendidikan IPS. Sedangkan untuk jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, pelajaran Geografi harus wajib,” tegas dia.


Meski begitu, Sutopo meminta agar mitigasi bencana tidak terpisah menjadi mapel tersendiri untuk anak sekolah. “Tas anak-anak SD itu lebih berat daripada mahasiswa. Sehingga jangan sampai pendidikan kebencanaan jadi mata pelajaran baru, yang di-UN-kan apalagi. Kasihan nanti,” katanya.


Selain itu, pendidikan kebencanaan agar dijadikan muatan lokal yang akan mengajarkan juga keterampilan soal latihan, gladi, penanggulangan bencana, dan ekstrakulikulernya.


Muatan lokal juga bisa disesuaikan dengan ancaman di daerah masing-masing. Misalnya Aceh, sekitar Sumatera Utara pesisir, Sumatera Barat, dan Bengkulu, yakni konten ancaman gempa bumi dan tsunami. Kemudian, Kalimantan soal kebakaran hutan dan banjir.


Terakhir, Kemendikbud dengan sekolah dan para guru harus mampu mengembangkan mata pelajaran kreatif dan menyenangkan. Tidak hanya teori di kelas, melainkan juga ada kegiatan di lapangan.


“Oleh karena itu harus dilakukan pelajaran secara rutin. Kalau perlu setiap kota daerah yang rawan bencana dibangun semacam diorama bencana, museum kebencanaan yang akan memberikan edukasi,” pungkas Sutopo.

Editor: Imam Solehudin
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore