Tolak Omnibus Law, Buruh Siap Demo

JawaPos.com - Tiga puluh ribu buruh bakal serbu gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, besok (20/1). Massa buruh menuntut draf rancangan undang-undang (RUU) cipta lapangan kerja melalui mekanisme omnibus law didrop.

Buruh menilai, omnibus law klaster ketenagakerjaan tidak proburuh. Dimulai dari pembahasan yang tidak melibatkan unsur buruh hingga poin-poin yang dirasa bakal mereduksi pekerja dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menuturkan dua hal paling krusial dalam poin omnibus law cipta lapangan kerja. Yakni, soal hubungan kerja dan upah minimum.

Soal hubungan kerja, fleksibilitas yang digaungkan pemerintah sejatinya menyesatkan. Status hubungan kerja yang dipermudah malah bisa memunculkan ketidakjelasan status pekerja.

”Kontrak saja kami menolak karena tidak ada kepastian kerja. Apalagi sekarang fleksibel, pasti lebih tidak jelas,” ujarnya dalam acara pernyataan bersama serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta kemarin (18/1).

Menyoal tentang upah minimum, buruh memiliki pandangan sama. Skema upah per jam yang dilemparkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah justru menjerumuskan. Sebab, dengan hitungan gaji per jam, skema jaminan sosial jadi tidak jelas. Pasalnya, selama ini jaminan sosial dihitung berdasar gaji per bulan.