Pajak 5 Persen Arab Saudi, DPR Sarankan Pemerintah Lakukan Lobi

JawaPos.com - Kenaikan pajak 5 persen sebagaimana yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi diyakini akan berdampak pada biaya haji dan umrah. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong meminta pemerintah untuk segara melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah arab, supaya masyarakat yang menjalankan ibadah haji dan umrah tidak terbebani.

"Pajak lima persen itu kan diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah Arab Saudi. Belum ada konfirmasi mengenai pemberlakuannya. Tiba-tiba saja sudah berjalan, baik pemberlakukan haji dan umrah," ujar Ali saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (6/1).

Dia menilai pemberlakuan kenaikan pajak 5 persen sangat tidak adil terhadap masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah Arab Saudi menetapkan kenaikan pajak itu tanpa berunding dulu dengan Indonesia.

"Sementara kan belum ada kesepakatan-kesepakatan. Mestinya kan dibicarakan bersama dengan Negara dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) supaya tidak terlalu membebani masyarakat," jelasnya.

Ali mengusulkan agar Kemenag dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi melakukan lobi-lobi politik. Supaya pemberlakuan pajak tidak diteruskan. "Karena itu ya 5 persen juga dari mana dulu, dari biaya cost manapun juga ya akan membebani jamaah," tegas Ali.

Ke depannya, Ali ingin segera ada kesepakatan besama dan beharap pertemuan DPR dan pemerintah disegerakan. Maka dari itu, agenda pertemuan tersebut akan membahas soal pajak umroh dan haji, serta ketegasan pemerintah dalam melarang haji non kuota untuk berangkat haji maupun umrah.