Bocah Perempuan Ini Berhasil 'Mengkudeta’ Kursi Gubernur NTT

JawaPos.com - Seorang anak perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mengambil alih jabatan Gubernur di Provinsi itu. Anak perempuan terpilih tersebut akan memimpin rapat pimpinan guna membahas pencegahan perkawinan usia anak-anak, yang ternyata masih menjadi persoalan di NTT.

Namun, hal itu hanya terjadi setiap tanggal 11 Oktober, selama sehari dimana komunitas global merayakan Hari Anak Perempuan Internasional (International Day of the Girl) yang merupakan agenda tetap Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). 

“Agenda tersebut menjadi momentum berharga, guna menunjukkan komitmen semua pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak perempuan,” ujar Communications Manager Plan International Indonesia, Isni Ahmad di Kupang (3/9), melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. 

Isni menjelaskan, sebagai organisasi hak anak & kemanusiaan, Plan International Indonesia mengimplementasikan sejumlah program yang relevan, yang mencakup perluasan akses anak perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan pernikahan usia anak. 

Karena itu, lanjut Isni, kebetulan dibarengi dengan perayaan Hari Anak Perempuan Internasional, Plan bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi NTT mengadakan acara "Sehari menjadi Gubernur NTT". 

“Gelaran acara ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah, khususnya Pemprop NTT, dalam mendukung anak perempuan untuk MAJU (Mau belajar, Jadi pemimpin, Ambil keputusan, Untuk berhasil),” jelas Isni.

 Anak perempuan yang akan mengisi jabatan Gubernur NTT sehari itu bernama, Sarah Wilhelmina Lenggu. Dia merupakan anak yang terseleksi, berdasarkan kecakapan serta kriteria yang dibuat Plan International, bersama dengan beberapa organisasi kaum muda mitra kerja, seperti Youth Coalition for Girls (YCG).

Momen perayaan Hari Anak Perempuan Internasional di NTT sengaja dilakukan lebih cepat, karena Gubernur Sehari tersebut nantinya akan mengikuti acara Sehari jadi Menteri, yang diadakan pada 11 Oktober nanti di Jakarta. 

Pada 11 Oktober tersebut, sebanyak 21 anak muda terpilih dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk ‘mengambil alih’ posisi Menteri beserta jajaran KPPPA. 

 “Melalui acara ini, kita juga tetap berharap keberhasilan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan warga melalui KPAD, bisa dicontoh dan diperluas di seluruh Indonesia,” pungkas Isni.