75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, BW Anggap Sebagai Pelanggaran HAM

JawaPos.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengkritik keputusan pimpinan KPK menonjobkan 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). SK yang diterbitkan dinilai bentuk inkonsistensi antara pernyataan dan sikap yang ditunjukan.

"Di satu sisi, ada indikasi tidak solidnya sikap seluruh Pimpinan KPK tapi disi lainnya, tindakan yg tdk konsisten sudah dapat dikualifikasi sbg tindakan pembohongan publik dan hal ini indikasi dr tindakan kriminal," kata Bambang kepada wartawan, Rabu (12/5).

Bambang menuturkan, SK non Job ini adalah kebijakan yang mengandung tindakan sanksi atau vonis. Tindakan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di mana tidak boleh ada tindakan yang merugikan pegawai KPK dalam peralihan status menjadi ASN.

"Kebijakan berupa tindakan non job seperti ini menjadi sangat fatal sekali karena hak keperdataan dan publik pegawai KPK telah secara sengaja dimatikan. Tindakan ini dapat disebut sebagai pelanggaran HAM," imbuhnya.

Selain itu, Bambang menilai kebijakan pimpinan KPK ini sebagai tindakan pembunuhan karakter terhadap 75 pegawai KPK tersebut. Juga melanggar prinsip asas Undang-Undang KPK tentang akuntabilitas, kepastian hukum dan kepentingan umum.

"Oleh karena itu pembuat kebijakan juga harus dikualifikasi telah melakukan pelanggaran etik dan perilaku kelembagaan," pungkasnya.

Diketahui, Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK tersebut terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.